Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

Ketua Umum IAEI: Perbankan Syariah Butuh Didukung Sektor Riil

Updated: Wednesday 1 November 2017 - 11:11 Kategori: Opini Posted by: Santoso Permadi

IAEI, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas)/ Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Bambang Brodjonegoro mengatakan perbankan syariah saat ini membutuhkan dukungan sektor riil agar dapat berkembang setara dengan perbankan konvensional.

Kondisi di Indonesia saat ini sektor riil berbasis syariah atau industri halal belum berkembang membuat permintaan kredit menjadi terbatas. "Ini yang membuat perbankan syariah belum berkembang, bahkan beberapa terpaksa mendanai kegiatan yang tidak ada hubungannya," kata Menteri PPN/ Bappenas saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Pembangunan Universitas Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (26/10).

Bambang menjelaskan pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) serta menempatkan Menteri PPN/ Kepala Bappenas selaku sekretaris dan komite pengarah yang bertugas agar ekonomi/ keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang setara dengan Malaysia dan Dubai. "Kalau sistem keuangan syariah sudah ada yang mengurusi yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas lebih fokus kepada pengembangan sektor riil dan jasa berbasis syariah," ucap Bambang di hadapan civitas akademisi yang memadati auditorium Dekanat FEB UI.

Pada kesempatan tersebut Bambang minta kepada civitas akademisi yang hadir apapun bidang ilmunya untuk ikut serta terlibat pengembangan sektor riil dan jasa berbasis syariah karena akan memberi manfaat membuka lapangan pekerjaan, yang berarti mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.

Bambang mengatakan sesuai dengan amanat Al Quran yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan maka hal tersebut dapat diwujudkan dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah/ Islam. "Islam tidak menginginkan umatnya ditinggal dalam pembangunan. Untuk itu pertumbuhan ekonomi berbasis syariah/ Islam harus inklusif dalam artian tetap memperhatikan masyarakat miskin agar mereka cepat mencapai kesejahteraan," ujar Bambang.

Bambang menegaskan, salah satu bagian penting dari pembangunan ekonomi berbasis syariah/ Islam adalah melalui pembangunan infrastruktur yang bertujuan agar masyarakat cepat mencapai kesejahteraan, seiring dengan berjalannya pembangunan. "Petani akan selalu terjebak dalam kemiskinan apabila tidak memilik akses yang layak untuk menjual panennya. Petani tetap tidak akan dapat menikmati tingginya harga produk di pasar, apabila kondisi jalan yang menghubungkan desa dengan kota tidak layak," tutur Menteri PPN.

Menteri PPN mengingatkan, ekonomi berbasis syariah/ Islam telah dilaksanakan sejak lama, ketika itu masih berbasis dagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam ke sejumlah wilayah di Indonesia. Ketika itu diajarkan bagaimana menjadi pengusaha untuk memperbaiki kesejahteraan tetapi tidak mengakumulasi kekayaan atau mendominasi sumber daya alam, harus tetap memperhatikan masyarakat sekitar yang kurang beruntung.

"Dalam ekonomi syariah/ Islam prinsip tolong menolong merupakan hal yang utama, namun persaingan harus tetap ada karena itu akan menciptakan efisiensi, hanya saja tidak boleh saling menjatuhkan, bukan pula 'zero sum game' (harus ada yang kalah dan ada yang menang). Intinya dalam ekonomi syariah/ Islam harus punya empati terhadap pihak yang kalah, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan," kata Bambang.

Bambang mengatakan di sektor riil berbasis Islam/ syariah, Indonesia sudah memiliki keunggulan industri makanan dan minuman dengan jaringan pasar lokal dan ekspor, namun harus diingat juga beberapa negara non Islam seperti Jepang dan Korea saat ini juga tengah mengembangkan makanan dan minuman berlabel halal sehingga menjadi potensi pesaing di periode mendatang.

Begitu juga dengan di sektor pariwisata, sejumlah negara non muslim seperti Jepang dan Korea saat mengkampanyekan halal tourism untuk menjaring wisatawan negara-negara muslim seperti Timur Tengah dan Indonesia. Saat ini wisatawan yang berkunjung ke Jepang dan Korea tidak perlu khawatir untuk memilih makanan karena sudah adanya label halal di produk makanan dan minuman mereka. Bambang mengatakan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia sangat potensial untuk menjadi pemain utama di sektor riil berbasis syariah/ Islam tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Sumber