Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

Baitul Mal Wa Tamwil, sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Updated: Selasa 10 Februari 2015 - 16:49 Kategori: Ekonomi Syariah Posted by: Jaesa Rahmannialdy

Krisis keuangan yang di mulai bulan Agustus tahun 2007 telah dianggap banyak pihak merupakan kondisi yang terburuk setelah perang dunia kedua. Diikuti dengan merosotnya triliunan dolar kredit derivatif dan menurunnya pertumbuhan kredit yang tidak terkendali, hasilnya dalam beberapa kurun waktu kondisi keuangan dunia berada di garis degradasi.

Gejolak tersebut telah melumpuhkan sistem keuangan negara-negara maju dan telah dinyatakan sebagai korban klasik lembaga keuangan yang dianggap “too big to fail”. Dana bantuan yang cukup besar jumlahnya oleh pemerintah dan suntikan likuiditas oleh bank dunia itu hanya seperti meniupkan angin di kobaran api. Hal ini mengakibatkan pasar modal telah beku, pasar saham di seluruh dunia anjlok, triliunan dolar nilai saham perusahaan musnah, dan rekening untuk dana pensiun tiada. Bahkan tingkat ketidakpastian ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya, terjadi selama 80 tahun terakhir.

Yang lebih mengerikan lagi dari krisis keuangan adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara industri. Sehingga meningkatkan angka pengangguran dalam waktu 25 tahun dan akhirnya terjadi kekurangan pangan dimana bisa mengancam nyawa lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Disamping luasnya dampak negatif dan sangat merugikan banyak pihak, krisis keuangan telah membuat beberapa pakar keuangan menyelidiki isu apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini.

Di Indonesia sendiri juga terjadi permasalahan krisis moneter yang membuat rakyat banyak mengeluh terhadap lonjakan harga barang. Dengan dimulai depresiasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar), menyebabkan hampir semua barang yang dijual di dalam negeri meningkat. Akhirnya, angka inflasi menjadi tinggi tanpa diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2009 tercatat sekitar 32,5 juta jiwa atau 14, 2 persen. Pada umumnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ini menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tidak terjamah akses infrastruktur atau layanan publik, hingga buta huruf.

Saatnya Sistem Keuangan Indonesia bertransformasi

Sejarah modern keuangan Islam dimulai dari awal tahun 1960-an dengan proyek kecil simpan pinjam di Mesir yang telah berkembang menjadi industri bernilai miliaran dollar di tahun 2008. Selama 10 tahun terakhir industri berbasis Syariah telah tumbuh pesat pada tingkat 15 – 20 % per tahun meskipun umurnya masih muda, keuangan Islam sudah melalui masa pertumbuhan yang luar biasa.

Keuangan Islam sampai di Inggris di tahun 1980 dengan transaksi pertama Murabahah dan meluncurkan bank Islam pertama Al Baraka International di tahun 1982. Selama tahun 1980-an sejumlah bank investasi menawarkan pesanan produk syariah kepada klien mereka dari Negara-negara Timur Tengah, kebanyakan di ruang lingkup transaksi keuangan, leasing, dan pembiayaan proyek karena paling digemari. Sampai pada tahun 2000 sebuah tim kerja keuangan Islam berdiri dibawah kepemimpinan Andrew Buxton, mantan chairman Barclays Bank dan Eddie George dari Bank of England mengangkat isu ini ke pemerintah Inggris. Dari situlah mulai semakin banyak bank syariah di Inggris bermunculan. Pada tahun 2012, Inggris menjadi urutan ke-9 negara terbesar dengan aset Syariah dimana lebih dari 20 institusi menawarkan keuangan Islam dan terdapat 6 bank syariah. Disamping itu tercatat 100,000 mahasiswa internasional yang belajar di universitas, termasuk penulis sendiri yang mengambil Islamic Banking & Finance sebagai program studi di Universitas Salford, Manchester. Lalu timbul pertanyaan ‘masihkah kita menggunakan sistem keuangan Negara Barat padahal 90 persen mayoritas beragama Islam?’

Sekilas tentang keuangan Islam

Beberapa pakar keuangan percaya bahwa sistem keuangan Islam berbasis pembagian risiko akan lebih efisien untuk mengalokasikan sumber daya daripada sistem konvensional yang berbasis bunga. Karena membaginya tidak hanya keuntungan semata akan tetapi juga membagi kerugian sehingga apabila pengusaha mengalami bangkrut para investor juga harus mau menanggung kerugian, tidak seperti sistem yang berbasis bunga, investor tidak peduli akan kinerja pengusaha selama pinjamannya dikembalikan dengan bunga yang dijanjikan. Alhasil para pengusaha bisa menghalalkan segala cara untuk mengembalikan sejumlah prosentasi yang telah disepakati.

Interest atau bunga atau dalam bahasa Arab disebut Riba dapat ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali dalam 4 surat. Salah satunya yang artinya cukup mengerikan, yaitu didalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Bicara Solusi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noer Soetrisno (2003) terdapat 97 usaha kecil di Indonesia yang mendapatkan omset dibawah Rp. 50 juta/tahun, padahal sebenarnya batas omset usaha kecil adalah sampai Rp. 1 Miliar. Kalau dilihat dari sub-sektor perdagangan umum misalnya, terdapat sekitar 80% usaha pedagang eceran yang tidak memiliki badan hukum, dan terdapat sekitar 5,2 juta unit usaha hanya mempunyai omset dibawah Rp. 5 juta/tahun. Disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi, produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan UKM, persyaratan bank teknis kurang dipenuhi, monitoring dan koleksi kredit UKM yang tidak efisien menghasilkan hanya 12 % UKM yang bisa mengakses kepada kredit bank.

Sejatinya Negara Indonesia memiliki berbagai ragam pembiayaan mikro. Pengertiannya pun juga bermacam-macam, dikarenakan produk kredit mikro sendiri tidak homogen dan tergantung terhadap sifat dan status hukumnya. Pada dasarnya, lembaga perkreditan mikro di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu Bank dan Koperasi. Bank yang beroperasi sampai keseluruh pelosok tanah air, dan koperasi yang melakukan simpan pinjam khusus untuk melayani jasa keuangan maupun usaha simpan pinjam. Kalau kita mengamati dengan seksama, lembaga keuangan mikro lainnya yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari bank dan BPR-S, sedangkan yang berbentuk bukan bank, terdiri dari Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). BMT ini dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan dikembangkan oleh beberapa organisasi seperti Baitul Mal Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah.

Negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki banyak potensi jika dibandingkan dengan Negara Banglades. Dengan keberhasilannya mendirikan Grameen Bank di Tahun 2006, Prof. Muhammad Yunus mengentaskan kaum miskin dengan meleburkan konsep perbankan konvensional dimana hanya berpihak kepada pemodal. Seorang peneliti dari Universitas Manchester yang dijuluki sebagai “banker of the poor” tersebut, tidak menyangka bahwa konsep kredit mikronya berhasil menghimpun nasabah hingga mencapai 7,4 juta kaum miskin di seluruh Banglades.

Informasi yang di dapat dari situs Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, memperlihatkan keberhasilan konsep Grameen Bank di Indonesia. Dengan modal sebesar Rp. 13 juta, depalan orang lulusan SMA daerah ini menjual selembar saham sebesar Rp 100.000 dimana pembelinya adalah orang-orang desa sekitar. Dengan cara tersebut mereka berhasil menghimpun dana hingga Rp 1 Miliar, dan sekarang Bank Desa yang ada di Kabupaten tersebut mempunyai 850 pegawai bank yang memiliki pendapatan sekitar Rp 500 ribu – Rp 1,5 juta.

Keberhasilan Baitul Mal wa Tamwil

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro yang hadir di tengah kondisi masyakarat Indonesia, sebagai representasi lembaga mikro berbasis syariah. Zarida (2004) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa kerjasama yang ditawarkan BMT bagi usaha Kecil dan Menegah mampu melayani usaha kecil dengan skala pinjaman secara efisien, baik bagi BMT maupun peminjam. Di samping itu, hubungan antara nasabah dan pengurus BMT bersifat personal. Sehingga untuk tumbuh dan berkembang, BMT membutuhkan kepercayaan dari nasabah. Untuk Badan hukumnya, telah diatur dalam ketentuan perbankan Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BMT sendiri termasuk lembaga keuangan non-bank dan juga berlandaskan syariah dalam operasionalnya.

Terdapat tiga bentuk modal yang ada di masyarakat yaitu: modal ekonomi, modal kultural, dan modal sosial. Dan satu-satunya modal terbaik yang didapat dari sistem BMT dan tidak dimiliki institusi keuangan manapun adalah modal sosial. Karena pada lembaga keuangan ini menggunakan prinsip profit/loss sharing khususnya menggunakan akad syariah. Menurut Hasbullah (2006) terdapat enam kategori dalam pokok modal sosial yaitu:

1.Partisipasi dalam satu jaringan. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun jaringannya.

2.Hubungan timbal-balik. Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Hematnya, semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain.

3.Kepercayaan. Suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwayang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalamsuatu pola tindakan yang saling mendukung.

4.Norma sosial. Sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk prilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan untuk dipatuhi dan diikuti oleh anggotamasyarakat pada suatu entitas sosial tertentu.

5.Nilai. Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya, nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya.

6.Tindakan proaktif. Saat anggota pada satu komunitas berusaha melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan sosial dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama-sama.

Berikut adalah beberapa contoh sukses dari BMT yang ada di Indonesia:

- BMT Berkah Madani Cimanggis

BMT yang mencakup daerah Sumedang ini merupakan anggota dari Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah). Dan Inkopsyah telah berhasil meningkatkan investasi BMT Cimanggis ini dari Rp 669.987.876 sampai Rp 957.427.530 antara tahun 2008 dan 2009 (tabel 2). Kemudian jika dilihat dari grafik tabel 1, mengalami kenaikan dari nilai simpanan, investasi, dan pembiayaan selama 3 Tahun. Ini menunjukan reputasi yang bagus dan kesuksesan dari BMT mengelola dengan baik mulai dari manajemen, karakter nasabah, hingga informasi teknologi.

Tabel 1. Pertumbuhan Simpanan, investasi, dan pembiayaan BMT Berkah Madani Cimanggis

Source: Laporan Kinerja BMT Berkah Madani Cimanggis 2009

Tabel 2. Investasi BMT Berkah Madani Cimanggis per periode

Investasi Berkah

2007

2008

2009

(%)

Periode

615.687.771

669.987.876

957.427.530

42,9

1 Bulan

311.882.000

122.137.101

215.943.775

76,8

3 Bulan

47.525.980

36.500.000

45.840.156

25,59

6 Bulan

152.579.791

197.700.000

222.312.608

12,45

12 Bulan

103.700.000

313.650.775

473.330.514

50,91

Source: Laporan Kinerja Tahunan BMT Cimanggis 2009

- BMT Lathifah Sumedang

BMT Lathifah berdiri pada akhir tahun 2009 untuk mengatasi masalah keuangan dalam bidang pertanian di desa Cibeureumwetan, Sumedang. Ruang lingkup utamanya adalah daerah desa Cibeureumwetan dalam ukuran pasar yang kecil. Pendiri BMT ini telah menerima berbagai macam penghargaan karena menghimpun dana untuk masyarakat dan mampu mengembangkan sektor kecil dan menengah. Pada awalnya BMT ini hanya fokus untuk keuangan mikro di komunitas lokal, akan tetapi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat pada Tabel 3 bahwa setiap tahunnya masyarakat mulai menyimpan dan meminjam, sehingga bermanfaat karena aliran pendanaan terus berputar. Bahkan lebih dari itu, sistem Qard Hasan atau pinjaman tanpa bunga, zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) juga meningkat setiap tahunnya.

 

Tabel 3. Cash Flow of BMT Lathifah Year Period 2010- 2012

Item

Year

2010

2011

2012

Total Saving

31,409,952

52,960,606

74,351,456

Financing

61,207,232

64,586,706

81,573,103

Asset

89,479,521

101,270,218

125,267,853

Income

46,127,838

22,529,911

18,656,976

Cost

45,876,430

23,893,099

19,127,659

Profit/loss

251,408

(1,371,188)

(470,683)

Qard Hasan

312,500

2,616,000

3,077,000

ZIS

11,500

253,05

1,207,150

 

 

 

 

 

 

 










Sources: BMT Lathifah, 2012

 

- BMT Al-Ikhlas, Bina Ummah, Dana Syariah, Yogyakarta

BMT Al-ikhlas, Bina Ummah, dan Dana syariah merupakan usaha mikro yang berbasis prinsip Syariah di daerah Yogyakarta. BMT Al-Ikhlas berdiri dengan dukungan dari Manajemen Zakat Ekonomi Syariah dan Dompet Dhuafa Republika. BMT Bina Ummah berdiri dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bersama Prof. Dr. Ing B.J. Habibie. Sedangkan BMT Dana Syariah berawal dari riset Muamalat Center Indonesia cabang Yogyakarta. Dapat disimpulkan ketiganya mendapatkan minimum profit rate dalam kontrak Murabahah setiap tahunnya mencapai 24-30% dari total pembiayaan, dimana lebih besar dibandingkan perbankan konvensional (17-20% per tahun). Kontrak Murabahah adalah sistem pembiayaan berbasis aset riil dengan prinsip Syariah yang sangat populer selain Mudharabah dan Musyarakah.

Tabel 4. Semua transaksi Murabahah dari ketiga BMT di Yogyakarta

Nama BMT

Minimum profit margin limit per bulan

BMT al-Ikhlas

2.55 % per bulan

BMT Bina Ummah

2 - 2.5 % per bulan

BMT Dana Syariah

2 % per bulan

 

Rekomendasi dan Penerapan Solusi

Kesimpulannya, langkah nyata untuk menjalankan BMT ini secara maksimal, selain dukungan penuh dari pemerintah adalah dengan menerapkan strategi manajemen risiko pada penjaminan dan menerapkan strategi untuk penghimpunan dana. Yang pertama, BMT harus mampu memberikan syarat garansi kepada individu untuk setiap pembiayaan yang diberikan. Harus ada seseorang yang bertanggung jawab secara finansial dan tentu telah mengenal karakter terhadap kapasitas pihak yang digaransi. BMT membuat kebijakan bahwa karyawannya menjadi personal garantor bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan. BMT harus melakukan proses pencarian informasi agar bisa menilai apakah calon debitur layak untuk mendapatkan pembiayaan. Dan tentunya akan lebih mudah dan reliable dibandingkan sistem perbankan konvensional karena bersifat personal dan mengandalkan kedekatan religius.

Lalu yang kedua, BMT harus bisa menghimpun dana dengan baik misalnya mempermudah persyaratan yang bersifat administratif, sehingga nasabah akan merasa lebih ringan untuk menyimpan dana, seperti penghapusan pajak. Kemudian menjalin hubungan secara personal, seperti aktif mendatangi kegiatan yang bersifat religius di dalam sebuah komunitas. Atau juga bisa dengan memberikan pelayanan lebih selain penjaminan nasabah seperti merencanakan hadiah umrah bagi nasabah yang setia. Pada akhirnya, dengan melaksanakan kedua hal yang sederhana tersebut, penulis percaya bahwa konsep BMT ini akan sangat bermanfaat sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat.


Referensi

Atmadja, S. Adwin (1999). Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No.1: 54-67.

Data Kabupaten Tanah Bumbu (2010). Di akses pada tanggal 3 Maret 2014 dari http://www.tanahbumbukab.go.id/.

Hasbullah, Jousairi. (2006). Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. MR-United Press: Jakarta.

Jonaidi, A (2012). Analsis Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1, No. 1.

P2KP. (2010). Belajar dari keberhasilan Grameen Bank. Di akses pada tanggal 3 Maret 2014 darihttp://www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=3062&catid=2&.

Soetrisno, N (2003). Lembaga Keuangan Mikro, Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Bogor: Business Innovation Centre of Indonesia.

Zarida. (2004). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah model Baitul Mal Wa Tamwil. Diakses tanggal 25 maret 2010 dari www.katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../4796/4797.pdf.

 


comments powered by Disqus