Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS INOVASI DAN IMTAQ MENUJU INDONESIA YANG MAJU, ADIL-MAKMUR, BERDAULAT, DAN DIRIDHAI ALLAH SWT

Updated: Jumat 28 Februari 2014 - 10:34 Kategori: Ekonomi Syariah Posted by: Maiz Wahid Anshori

 PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS INOVASI DAN IMTAQ MENUJU INDONESIA YANG MAJU, ADIL-MAKMUR, BERDAULAT, DAN DIRIDHAI ALLAH SWT[1]

Oleh

Prof.Dr.Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB;

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia;

Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany;

Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI), PDI-Perjuangan;

Ketua Bidang Kelautan, Pertanian, dan Kehutanan-Dewan Pakar ICMI;

Anggota Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI; dan

Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001 – 2004)

I. LATAR BELAKANG

Seluruh rakyat Indonesia mendambakan segera terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, dan mandiri.  Namun di usianya yang 68 tahun, Indonesia masih sebagai negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah (3.800 dolar AS), angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin lebar, disparitas pembangunan antar wilayah yang sangat tinggi, serta daya saing ekonomi dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang rendah.

Sungguh suatu ironi yang memilukan.  Sebab, negara-negara Asia lain dengan potensi (modal dasar) pembangunan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara kita, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan, sudah jauh lebih maju, makmur, dan mandiri ketimbang Indonesia.  Modal dasar Indonesia yang pertama adalah berupa kekayaan alam baik di darat maupun lautan yang begitu beragam dan melimpah (a resource rich country).

Kedua berupa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, terletak di antara dua Benua Asia dan Australia, dan Samudera Pasifik dan Hindia. Posisi geografi Indonesia juga merupakan pusat penghubung perdagangan dunia.  Sekitar 45% dari total barang, komoditas, dan produk yang diperdagangkan di seluruh dunia dengan nilai rata-rata 1.500 trilyun dolar AS per tahun dikapalkann melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2011).  Posisi ini seharusnya menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam Rantai Produksi Global (Global Production Chain). Bukan seperti selama ini, Indonesia hanya menjadi konsumen (pasar) empuk bagi beragam produk dan jasa bangsa-bangsa lain.  Dan, yang lebih menyesakkan dada, sejak awal 1990-an Indonesia menghamburkan devisa rata-rata 15 milyar dolar AS setiap tahunnya untuk membayar jasa armada kapal asing, yang mengangkut barang ekspor – impor maupun antar pulau dalam wilayah NKRI (INSA, 2012).

Ketiga, bahwa dengan 247 juta jiwa penduduk (terbesar keempat setelah China, India, dan AS), Indonesia sejatinya memiliki potensi modal sosial (social capital) dan pasar domestik yang luar biasa besar.  Apabila, kita mampu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dalam sepuluh tahun ke depan, seperti yang dengan sukses dilakukan China sejak awal 1980-an, maka Indonesia bisa menjadi bangsa besar yang maju dan makmur mengikuti jejak China pada 2025.

Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lainnya di Asia, dan hingga kini belum menjadi negara maju dan makmur.  Namun, yang paling mendasar adalah karena selama ini kita belum memiliki visi dan rencana pembangunan nasional yang komprehensif, tepat dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan.  Setiap ganti pemerintahan, Gubernur, dan Bupati/Walikota, berganti pula kebijakannya.  Pemimpin pemerintahan yang baru, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota cenderung menegasikan pemimpin sebelumnya. Sehingga, akumulasi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi sangat lambat. Ibarat membangun ‘istana pasir’. Selain itu, produktivitas dan daya saing kebanyakan sektor ekonomi Indonesia masih sangat rendah (Mc Kinsey, 2012).

Cara-cara kita bekerja pun masih jauh dari etos kerja yang menjadi prasyarat bagi sebuah bangsa yang maju dan makmur, yakni kerja keras, mencintai ilmu, kreatif, inovatif, gemar menabung, disiplin, taat azas dan hukum, saling menghormati sesama, bekerjasama secara sinergis, dan menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi negara-bangsa nya.

Oleh sebab itu, di era globalisasi yang bercirikan pergerakan (aliran) barang dan manusia dari satu negara ke negara lainnya menjadi semakin cepat dan bebas (borderless world), liberalisasi perdagangan, dan persaingan antar bangsa yang semakin sengit.  Maka, untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat, Indonesia harus membangun perekonomiannya berbasiskan inovasi.  Sebab, hanya dengan menerapkan inovasi teknologi dan non-teknologi (sosial-budaya) dalam segenap aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dan industri, lah kita dapat mengembangkan daya saing bangsa dan menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang kompetitif (Kao, 2007). 

Sementara itu, memasuki abad-21 masyarakat dunia juga sejatinya tengah menyaksikan kegagalan mahzab ekonomi utama dunia, Kapitalisme (Neoliberalisme) di dalam menghantarkan manusia pada kondisi kehidupan yang berkemajuan, sejahtera, adil, aman, dan damai secara berkelanjutan. Memang betul, bahwa Kapitalisme sejak Revolusi Industri 1753 M telah membuahkan pertumbuhan ekonomi dunia meningkat secara dramatis, dan kehidupan material (lahiriah) manusia bisa lebih mudah, cepat dan nyaman. 

Akan tetapi, sampai saat ini penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan (pengeluaran US$ 2 dolar/hari) masih sekitar 2,2 milyar jiwa (30% total penduduk dunia); lebih dari 1 milyar orang menderita gizi buruk atau kelaparan; kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin baik di dalam suatu negara maupun antar negara maju dan berkembang semakin menganga; kriminalitas, konflik sosial, dan perang kian meluas baik skala maupun frekuensi nya; dan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi yang akumulasinya menjelma berupa pemanasan global (global warming).

Pola pembangunan ekonomi yang tidak inklusif, tidak berkeadilan, merusak lingkungan, dan menjurus ke arah yang tidak berkelanjutan (unsustainble development) semacam itu disebabkan karena tujuan Kapitalisme adalah hanya sekedar memuaskan nafsu hedonisme dan materialisme manusia.  Kapitalisme menganggap bahwa harta kekayaan, SDA, dan atribut kebendaan (duniawi) lainnya adalah milik manusia, bukan ciptaan dan titipan dari Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta.  Kapitalisme juga tidak menghadirkan Tuhan di dalam mengelola pembangunan ekonomi dan kehidupan manusia di dunia.  Akibatnya, keserakahan dan nafsu untuk mengalahkan manusia lain (persaingan tidak sehat) menjadi tak terhindarkan.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi juga harus dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan yang maha pencipta, menurut agama kita masing-masing. Lebih dari itu, semua aktivitas ekonomi jangan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup kita di dunia, tetapi juga harus diniatkan untuk menggapai ridha Allah. Sehingga, hidup kita di akhirat juga bisa menjadi penghuni surga-Nya dan terhindar dari siksa api neraka-Nya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi baik untuk Indonesia maupun dunia akan menghasilkan kemajuan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia.

Rencana pembangunan ekonomi yang dapat mentransformasi Indonesia dari negara-bangsa berkembang menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, berdaulat, dan diridhai Allah harus disusun atas dasar: (1) kondisi dan status pembangunan nasional saat ini, (2) kendala dan permasalahan, (3) kekuatan potensial (comparative advantages) yang dimiliki Indonesia, dan (4) dinamika perkembangan global (dunia).

II. KONDISI DAN STATUS PEMBANGUNAN INDONESIA

Di usianya yang mendekati 68 tahun, Indonesia hingga kini masih menghadapi kondisi ekonomi yang paradoksial (dualistic economy). Secara makroekonomi, kinerja Indonesia lumayan bagus. Di tengah-tengah penurunan laju pertumbuhan ekonomi global (global economy slowdown) akibat krisis keuangan dan ekonomi AS pada awal 2008 dan krisis ekonomi Eropa sejak awal 2010, Indonesia termasuk sedikit negara di dunia yang perekonomiannya tetap tumbuh positif.  Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,3 persen, hanya kalah dari China yang tumbuh 8,2 persen (World Bank, 2012).  Inflasi relatif rendah dan terkendali, cadangan devisa mencapai 120 miliar dolar AS (terbesar sepanjang sejarah negeri ini), dan untuk pertama kalinya sejak awal Era Reformasi 1998, pada tahun 2011 Indonesia dinilai oleh lembaga pemeringkat dunia (Fitch Rating, 2011) sebagai negara yang layak investasi (investment grade). Saat ini PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS, terbesar ke-16 di dunia. Jumlah kelas menengah (middle class income group) mencapai 45 juta orang. Pada 2030 jumlah kelas menengah itu akan bertambah 95 juta orang, dan ekonomi Indonesia diprediksi akan menempati posisi ketujuh terbesar di dunia, mengungguli Jerman dan Inggris. Pada saat itu, perekonomian Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu jasa, pertanian, kelautan dan perikanan, dan sumber daya alam lainnya (Mc Kinsey Global Institute, 2012)

Namun di balik gemilangnya prestasi makroekonomi itu, kehidupan keseharian mayoritas rakyat masih didera oleh beragam penderitaan fisik maupun kejiwaan. Dengan garis kemiskinan Rp 270.000/orang/bulan, BPS mencatat banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada September 2012 sebesar 28,59 juta orang atau 11,6 % dari total penduduk (BPS, 2012). Dan, bila mengacu pada garis kemiskinan versi Bank Dunia, yakni 2 dolar AS/orang/hari (sekitar Rp 600.000/orang/bulan), maka jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 120 juta orang. Artinya hampir separuh rakyat Indonesia masih hidup dalam kubangan kemiskinan. 

Dalam pada itu, jumlah pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung (disguished unemployment) pun masih begitu besar, yakni sekitar 7,24 juta (Agustus 2012) dan 36 juta orang.  Hal ini ditenggarai sebagai akibat  dari kebijakan pemerintah yang sangat liberal dalam perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama sejak diberlakukannya perdagangan bebas dengan China (ACFTA, ASEAN-China Free Trade Agreement) pada Januari 2010 lalu. Sementara, pemerintah belum menyiapkan etos kerja rakyat dan daya saing industri dan ekonomi nasional. Akibatnya, banyak pabrik atau perusahaan yang mengurangi produksinya atau gulung tikar, sehingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menjadi pilihan sejumlah perusahaan. 

Bukan hanya semakin membludaknya jumlah pengangguran, kian terpuruknya industri (produksi) nasional akibat liberalisasi perdagangan pun telah menyebabkan surplus perdagangan Indonesia semakin tergerus. Bahkan, sejak tahun lalu nilai ekspor Indonesia ke China lebih kecil ketimbang nilai impornya dari negeri Tirai Bambu itu. Sebagian besar ekspor Indonesia hingga kini masih didominasi oleh komoditas primer/bahan mentah (seperti gas alam, minyak sawit, batu bara dan bahan tambang lain, rumput laut, dan ikan), yang kecil sekali nilai tambahnya dan kurang menghasilkan multiplier effects (efek pengganda) bagi ekonomi nasional. 

Bila daya saing ekonomi tetap rendah dan impor dibuka selebar-lebarnya seperti ini terus dibiarkan, maka Indonesia tidak akan mampu menjadi bangsa produsen. Sebaliknya, kita akan menjadi bangsa konsumen terbesar yang sangat bergantung pada bangsa-bangsa lain, alias tidak berdaulat. Yang lebih mencemaskan, sektor-sektor ekonomi strategis (seperti pertambangan, perkebunan, perbankan, dan telekomunikasi) pun saham mayoritasnya sebagian besar dimiliki oleh korporasi asing (Kompas, 23 – 26 Mei 2011).

Budaya konsumtif dan materialistik yang melanda kebanyakan orang-orang kaya, penguasa, dan politikus pun telah mengakibatkan kesejangan antara warga negara yang kaya vs. miskin kian melebar.  Tahun lalu, 40 orang terkaya memiliki harta yang sama dengan 60 juta orang termiskin di Indonesia (Tribunnews.com, 26 Oktober 2011).  Kesenjangan antara kelompok kaya vs miskin yang semakin melebar juga dikonfirmasikan oleh Koefisien Gini yang semakin membesar, dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,41 pada 2012. 

Demikian pula halnya dengan disparitas pembangunan antar wilayah. Bayangkan, Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 % dari total luas wilayah daratan Indonesia, menyumbangkan 58 persen bagi perekonomian (PDB) nasional, diikuti oleh P. Sumatera sebesar 23 persen. Sedangkan, pulau-pulau lainnya (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua) yang luas daratnya sekitar 80% dari luas lahan Indonesia hanya berkontribusi sebesar 15 persen (Bappenas, 2011).  Jika ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sangat tajam ini tidak segera dikoreksi, maka bukan hanya urbanisasi dengan segudang permasalahannya yang menyeruak, tetapi juga bisa mengakibatkan inefisiensi (rendahnya daya saing) perekonomian nasional dan munculnya gerakan separatisme.

Angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta kesenjangan kaya vs. miskin diyakini telah mengakibatkan tekanan hidup yang sangat berat bagi kebanyakan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Sehingga, membuat mereka banyak yang menderita kecemburuan sosial (social jelousy). Kondisi sosio-antropologis semacam inilah yang mengakibatkan kian marak dan masif nya premanisme, perampokan, perkelahian antar kelompok masyarakat, konsumsi narkoba, bunuh diri, dan beragam penyakit sosial (social pathology) lainnya.

Muara (resultante) dari segenap permasalahan sosial-ekonomi diatas adalah  rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia yang hanya menempati urutan-124 dari 187 negara yang disurvei (UNDP, 2011). Sekedar perbandingan, negara-negara tetangga Singapura bertengger pada urutan-26, Malaysia-61, Thailand-103, dan Pilipina-112. Sedangkan, urutan-1 diraih Nowegia, AS-4, Korea Selatan-15, dan China-101.

III. DINAMIKA KECENDERUNGAN GLOBAL

Sejak memasuki abad-21, dunia mengalami empat kecenderungan global (global trends).  Pertama adalah bahwa dunia semakin penuh sesak oleh manusia (increasingly more crowded world).  Pada tahun 1950 penduduk dunia baru 2,5 miliar orang, lalu membengkak menjadi 6,1 miliar orang pada 2000 (UN, 2002).  Kemudian, tahun lalu penduduk dunia menyentuh angka 7 miliar jiwa.  Pada 2025 diperkirakan akan mencapai 8 miliar orang, dan di akhir abad-21 (tahun 2100) akan sekitar 10 miliar orang (UN, 2011).  Jumlah penduduk dunia yang terus bertambah dan pendapatan (kualitas hidup) nya yang juga meningkat sudah barang tentu akan melipatgandakan kebutuhan (permintaan) manusia terhadap bahan pangan, energi, air, dan berbagai jenis SDA (sumber daya alam) lain beserta segenap produk turunan (intermediate and finished products) nya. 

Kedua adalah bahwa dunia semakin datar (flat world) (Friedman, 2009).  Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, maka pergerakan atau perpindahan manusia, barang, komoditas, dan informasi dari satu lokasi (negara) ke lokasi lain di bumi semakin cepat, dan seakan tanpa sekat (a borderless world).  Kecenderungan global kedua ini ditambah dengan rezim perdagangan bebas yang dianut oleh hampir semua negara-negara di dunia telah dan akan terus mengakselerasi serta memperluas perdagangan barang dan jasa (goods and services) antar negara.  Yang pada gilirannya melipatgandakan aktivitas produksi, konsumsi, dan transportasi semua komoditas, barang, dan jasa yang semuanya berasal dari SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang dihasilkan oleh planet bumi ini.

Ketiga, bahwa pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat dunia telah membuat intensitas (laju) pemanfaatan SDA dan jasa-jasa lingkungan di berbagai belahan dunia terus mengalami peningkatan secara fenomenal.  Ekosistem hutan, terutama di negara-negara industri maju, kayunya telah ditebang habis untuk kayu bakar, bahan bangunan, perabot rumah tangga (furniture),  dan keperluan lainnya.  Lahan atau ruang (space) areal hutannya telah dialihfungsikan untuk lahan pertanian, kawasan industri, kawasan pemukiman, infrastruktur, dan peruntukan lainnya.  Sehingga, fungsi hidroorologis ekosistem hutan (pengendali banjir di musin penghujan dan pengendali kekeringan serta pencegah kebakaran hutan pada musim kemarau) menyusut drastis, bahkan di beberapa negara atau daerah telah hancur.  Luas hutan dan kualitas bio-ekologisnya yang terus menyusut juga telah menyebabkan fungsinya sebagai penyerap karbon (carbon sink) dan gas-gas rumah kaca lainnya terus menurun. Kerusakan serupa juga tengah melanda danau, sungai, pesisir (seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun), lautan, dan ekosistem alam lainnya. Akibatnya, segenap fungsi ekologis, termasuk fungsi penyerap (penetralisir) limbah dan gas-gas rumah kaca, dari ekosistem-ekosistem alam tersebut pun mengalami penurunan.

Di sisi lain, laju pembuangan limbah padat, cair, maupun gas (termasuk CO2 dan gas-gas rumah kaca lainnya) ke lingkungan alam (darat, laut, dan udara) terus membumbung tinggi.  Kosekuensinya, banyak ekosistem lahan darat, perairan tawar, perairan laut, dan udara (atmosfer) yang telah mengalami pencemaran, dari tingkat ringan sampai sangat berat (heavily polluted).  Sebagaimana dimaklumi, laju emisi CO2 dan gas-gas rumah kaca (GRK) lainnya telah melampaui kapasitas absorbsi atmosfer bumi untuk menetralisirnya.  Sehingga, dalam dua dekade terakhir telah mengakibatkan perubahan iklim global (global climate change) atau pemanasan global (global warming).  Kecenderungan global ketiga berupa global warming beserta segenap dampak negatifnya (peningkatan suhu bumi, permukaan laut, cuaca ekstrem, dan lainnya) dapat menurunkan daya dukung bumi (earth’s  carrying capacity) bagi ruang kehidupan manusia maupun di dalam memproduksi (menyediakan) bahan pangan, air, energi, dan jenis-jenis SDA lainnya.

Bayangkan, dengan penduduk 7 miliar jiwa saja, dunia sering dilanda krisis pangan, energi, dan air.  Oleh sebab itu, tanpa adanya perbaikan revolusioner tentang cara-cara umat manusia memproduksi komoditas, barang dan jasa; mengkonsumsi pangan dan SDA lainnya serta membuang limbah (life style); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, maka dikhawatirkan dunia akan lebih sering dan massif lagi mengalami berbagai macam krisis.

Keempat, pergeseran pusat (power house) ekonomi dunia, dari Eropa dan Amerika Utara (AS dan Kanada) ke Asia.  Negara-negara di kawasan Asia yang telah berhasil memanfaatkan pergeseran pusat ekonomi mondial bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsanya antara lain adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, China, dan India. Semestinya Indonesia lebih banyak memetik manfaat dari pergeseran dinamo ekonomi dunia ini.  Sebab, seperti yang telah saya uraikan di atas, bahwa Indonesia terletak pada posisi geoekonomi yang paling strategis.  Kendati demikian, kita tidak perlu kecil hati.  Tidak ada kata terlambat.  Mulai sekarang kita seluruh komponen bangsa harus bekerja maksimal, keras, dan cerdas serta saling sinergis untuk mendayagunakan semua potensi pembangunan yang kita miliki bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa secara berkelanjutan.

IV. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Sebagaimana saya ungkapkan diatas, bahwa secara makroekonomi Indonesia memang merupakan salah satu dari sedikit negara yang berhasil di tengah krisis yang tengah menerpa Eropa, AS, dan negara-negara industri maju lainnya.  Bahkan pemerintah melalui program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) nya optimis, bahwa pada 2030 Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 16.000 dólar AS dan kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. 

Permasalahannya adalah bahwa faktanya angka pengangguran dan kemiskinan masih begitu tinggi, kesenjangan antara kelompok kaya vs miskin semakin menganga, disparitas pembangunan antar wilayah masih sangat tinggi, dan daya saing ekonomi serta IPM masih berada di papan bawah diantara negara-negara di dunia. Semua indikator ini secara kasat mata menggambarkan bahwa fundamental ekonomi kita sejatinya masih sangat rapuh. 

Mengapa di samping pertumbuhan ekonomi positif rata-rata 5,3% per tahun dalam sepuluh tahun terakhir, tetapi angka pengangguran dan kemiskinan masih tetap tinggi.  Jawabannya adalah jelas, pertama bahwa pertumbuhan ekonomi itu kurang berkualitas dan tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama dekade terakhir sebagian besar dihasilkan dari sektor finansial dan sektor riil non-tradable (seperti konstruksi, angkutan, pasar swalayan/malls, dan hiburan), yang sedikit sekali menyerap tenaga kerja. Selama ini setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 100.000 tenaga kerja (Aviliani, 2012).  Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas tersebut sebagian besar berlangsung di kota-kota besar dan P. Jawa serta kebanyakan hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Sektor-sektor ekonomi riil tradable, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pariwisata, dan industri manufakturing, justru tumbuh sangat lambat.  Padahal sektor-sektor riil tradable ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekitar 400.000 orang untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2008).  Lebih dari itu, hampir semua kegiatan sektor ekonomi riil tradable ini terdapat di wilayah-wilayah pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan serta dapat dikerjakan (dinikmati) bukan hanya oleh warga negara kelas menengah ke atas, tetapi juga oleh rakyat biasa atu kelas bawah yang umumnya berpendidikan dan berketerampilan rendah.

Tantangan serius lainnya yang dapat mengancam perekonomian Indonesia adalah dampak buruk rezim perdagangan bebas terhadap neraca perdagangan dan sektor pertanian serta industri nasional.  Sejak Orde Baru, untuk pertama kalinya Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan (nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor) pada awal tahun ini.  Sejak diberlakukannya rezim perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya (ASEAN-FTA), ASEAN-China (ACFTA), Indonesia-Jepang (IJEPA), ASEAN-Korea, ASEAN-India, dan ASEAN-Australia-Selandia Baru mulai tahun 2005, surplus perdagangan Indonesia terus menyusut, dan akhirnya negatip (defisit) di awal tahun 2012.

Contohnya, pada 2011 defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia dengan Jepang mencapai 948 dólar AS, dan dengan Korea Selatan sebesar 34,9 juta dólar AS. Indonesia juga menelan defisit perdagangan dengan Australia sebesar 141,8 juta dólar AS, dan dengan Selandia Baru 27 juta dólar AS. Indonesia menderita defisit perdagangan dengan China sebesar 3,7 miliar dólar AS (Republika, 16/11/2012 halaman 16).  Kian menurunnya surplus perdagangan Indonesia, bahkan mengalami defisit sejak awal tahun ini terutama disebabkan oleh volume impor yang meningkat dan sebagian besar berupa barang setengah jadi atau produk akhir yang bermuatan teknologi dan bernilai tambah (added value) tinggi.  Sebaliknya, ekspor umumnya berupa komoditas dan masih berbentuk bahan mentah.  Selain itu, banyak sekali pengekspor merupakan korporasi asing yang berusaha di Indonesia.  Dan, yang lebih menyesakkan dada, sebagian besar nilai hasil ekspor dalam valuta asing (devisa) di simpan di bank-bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, khususnya Singapura, China, dan Swiss.

Semakin dahsyatnya gempuran barang, komoditas, dan jasa impor yang membanjiri pasar dalam negeri diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang membuka selebar-lebarnya liberalisasi perdagangan, tanpa didahului atau dibarengi dengan peningkatkan daya saing ekonomi (industri) nasional.  Ekonomi biaya tinggi, korupsi, buruknya infrastruktur, keterbatasan dan ketidakstabilan pasok energi (khususnya di luar Jawa), proses perizinan usaha yang rumit dan mahal, serta rendahnya etos kerja dan produktivitas pekerja ditenggarai telah menyebabkan terpuruknya daya saing ekonomi Indonesia dibandingkan dengan emerging economies lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan China.

Ketergantungan kita pada sejumlah produk impor, khususnya bahan pangan (beras, gandum, kedelai, gula, jagung, daging sapi, ikan, garam, buah-buahan, dan lainnya) dan produk bernilai tambah tinggi, bukan hanya menghamburkan devisa, tetapi juga membunuh para petani, nelayan, dan produsen nasional lainnya.  Banyak industri dan produsen di dalam negeri yang memangkas volume produksinya, atau gulung tikar.  Akibatnya, PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi tidak terhindarkan.

Banyaknya pengangguran dan keluarga miskin juga telah mengakibatkan buruknya status gizi anak Indonesia.  Berdasarkan hasil penelitian oleh SEANUTS (South East Asian Nutrition Surveys) bekerjasama dengan Persagi (Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia), terungkap bahwa anak yang kekurangan gizi dan berbadan pendek paling banyak ditemukan di Indonesia dari pada di tiga negara ASEAN lainnya yang disurvei, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Kompas, 20/11/2012 halaman-14). Angka malnutrisi anak Indonesia mencapai 22,3 persen.  Sedangkan, Malaysia hanya 8,7 persen, Thailand 8,35 persen, dan Vietnam 16,45 persen. Jumlah anak berbadan pendek (stunting growth) di Indonesia mencapai 34 persen.  Sementara di Malaysia hanya 8,55 persen, Thailand 6,35 persen, dan Vietnam 12,9 persen. Pemicu dari buruknya status gizi anak Indonesia bisa berbagai macam, mulai dari kondisi ekonomi (penghasilan dan daya beli) orang tua yang rendah (kemiskinan), kurangnya pengetahuan tentang gizi, hingga penyakit.

Selanjutnya, hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa banyaknya anak berbadan pendek menjadi bom waktu bagi kondisi kesehatan generasi mendatang.  Anak pendek lebih berisiko mengidap penyakit degeneratif saat mereka dewasa.  Dan, yang lebih menakutkan, bila tidak segera diperbaiki, buruknya status gizi yang melanda anak-anak Indonesia akan mengakibatkan hilangnya sebuah generasi, a lost generation.  Artinya, kita akan mewariskan generasi yang lemah fisik dan kurang cerdas.  Kondisi semacam ini tentu akan melemahkan bangsa dalam menguasai dan menerapkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja juga merupakan tantangan serius yang harus segera kita tanggulangi, bila Indonesia tidak ingin terjebak hanya terhenti sebgai negara berpendapatan menengah (midle income trap)[2], tidak bisa meningkat menjadi negara maju dan makmur.  Menurut perhitungan KEN (Komite Ekonomi Nasional, 2011), Kemenko Perekonomian (2011), dan McKinsey (2012), bahwa praysarat supaya Indonesia bisa menjadi negara maju dan makmur dengan GNP/kapita 16.000 dolar pada 2025 adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 – 2025 haruslah 7 – 9 persen per tahun.  Untuk merealisasikan pertutumbuhan ekonomi tahunan sebesar itu, maka kita harus mampu meningkatkan produktivitas nasional sebesar 65 persen dari yang kita capai selama kurun waktu 2000 – 2010.

Rentannya kedaulatan (ketahanan plus kemandirian) pangan dan energi nasional kita juga merupakan pekerjaan rumah yang sangat menantang, sebelum Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.  Betapa ironisnya, sebagai negara bahari dan agraris tropis terbesar di dunia dengan lahan darat dan lautan yang subur, Indonesia kini menjadi salah satu bangsa pengimpor bahan-bahan pangan terbesar di dunia.  Besar dan beragamnya potensi energi yang kita miliki, malah membuat Indonesia sebagai pengimpor besar minyak bumi dan produk turunannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak berkualitas dalam delapan tahun terakhir juga disebabkan oleh dominasi kepemilikan asing (korporasi maupun negara) pada sektor-sektor ekonomi strategis di tanah air tercinta ini.  Betapa tidak, saat ini dari 120 bank umum di Indonesia, lebih dari separuhnya telah dimiliki oleh asing.  Hal ini akibat dari kebijakan pemerintah dan BI (Bank Indonesia) yang membolehkan kepemilikan asing sampai 99 persen, dan bank dengan saham mayoritas dimiliki asing itu diizinkan secara leluasa beroperasi sampai ke pelosok pedesaan. Padahal, negara-negara lain membatasi kepemilikan bank oleh asing. Di Thailand, batas kepemilikan asing 49 persen; modal minimum 10 miliar baht; setiap bank asing maksimum memiliki 20 kantor cabang. Di Malaysia, batas kepemilikan asing 30 persen; modal minimum 300 juta ringgit; bank komersial hanya bisa didirikan dalam bentuk anak perusahaan lokal. Di China, maksimal kepemlilikan asing 25 persen; proses dan persyaratannya sangat ketat.

Di sektor telekomunikasi, operator Indosat, XL, Telkomsel, dimiliki Qatar, Singapura, Malaysia. Juga di sektor kimia, industri otomotif, pertambangan, dan energi. Di barang konsumsi seperti sabun Lux dan pasta gigi Pepsodent (Inggris), susu SGM (Belanda), teh Sariwangi (Inggris), rokok Sampoerna (Amerika Serikat). Di ritel dengan Giant dan Hero (Malaysia), Circle K (AS), pabrik-pabrik semen: semen Gresik (Meksiko), semen Cibinong (Swiss), semen Tiga Roda (Jerman).

Di industri migas, hegemoni kepemilikan asing juga tidak kalah mencekamnya.  Pertamina sebagai satu-satunya BUMN Indonesia yang berkiprah di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi migas, hanya menguasai 16 persen dari seluruh ladang (sumur) migas di Nusantara ini.  Selebihnya, 84 persen dikuasai asing (Gambar 1).

Oleh sebab itu, kinclongnya (keberhasilan) kinerja makroekonomi dalam sepuluh tahun terakhir (era Reformasi) jangan membuat kita berpuas diri.  Kejatuhan ekonomi Orde Baru yang memicu lengsernya Presiden Soeharto pada 1998 haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita bangsa Indonesia, khususnya para elit pemimpin di lembaga eksekutif, legislatif, judikatif, maupun swasta nasional.  Kalau perihal keberhasilan makroekonomi (pertumbuhan ekonomi), di masa Orde Baru tentu lebih baik dari pada sekarang.  Betapa tidak, selama kurun 1982 – 1996 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2 persen/tahun.  Sehingga, pada 1990an Indonesia oleh Bank Dunia, IMF, dan Asian Development Bank (ADB) dijuluki sebagai one of the East Asian Miracle (keajaiban dari Asia Timur).  Namun, faktanya pertumbuhan 7,2 persen itu ternyata menjadi angka yang tak ada artinya.  Sebab, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan itu juga menyisakan ketimpangan sosial-ekonomi dan langkanya keadilan di tengah-tengah masyarakat.  Kondisi kemiskinan dan ketidakadilan itulah yang membuat Indonesia sebagai negara yang paling parah menderita akibat Krisis Keungan Asia pada medio 1997.

V. PETA JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI MENUJU INDONESIA YANG MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, DAN DIRIDHAI ALLAH SWT

Beranjak dari potensi pembangunan, kondisi dan status pembangunan Indonesia, dan dinamika kecenderungan global, maka supaya Indonesia bisa menjadi negara-bangsa besar yang maju, adil-makmur, dan mandiri pada 2025, kita seluruh komponen bangsa harus bekerja cerdas, keras, ikhlas, dan saling sinergis untuk mewujudkan kelima sasaran (tujuan) berikut.

Pertama, kita harus segera membangun kedaulatan pangan, energi, dan SDA esensial lain yang terkandung di bumi Indonesia, dan sarana pertahanan. Dan, hal ini merupakan harga mati.  Sebab, suatu negara-bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor, maka diyakini negara-bangsa tersebut tidak mungkin menjadi maju, sejahtera, dan berdaulat (FAO, 2000).  Demikian pula halnya dengan kedaulatan energi, dan SDA esensial lain yang bisa kita produksi di dalam negeri. Berdasarkan pada potensi yang kita miliki, Indonesia sebagai negara bahari dan agraris tropis terbesar seharusnya mampu membangun ketahanan pangan, energi, dan SDA esensial lainnya.

Kedua, kita mesti mengembangkan daya saing ekonomi nasional dengan cara memproduksi barang dan jasa yang kompetitif. Ciri dari barang dan jasa yang kompetitif adalah: (1) kualitasnya unggul (top quality), (2) harganya relatif murah, dan (3) jumlah volume produksi (supply) nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen (pasar) dalam negeri maupun ekspor setiap saat diperlukan.

Ketiga, kita harus dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (rata-rata di atas 7 persen/tahun), inklusif, dan berkelanjutan (sustainable).  Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan mensejahterakan seluruh rakyat secara adil.  Selain itu, pertumbuhan ekonomi itu jangan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali serta di kota-kota besar lainnya, tetapi harus tersebar secara merata dan proporsional di seluruh wilayah NKRI.

Keempat, kita harus segera mengupayakan agar seluruh penduduk usia kerja dapat bekerja dengan penghasilan yang mampu mensejahterakan diri beserta seluruh anggota keluarga nya.  Atau, besarnya angka pengangguran tidak melebihi 4 persen dari total angkatan kerja.

Kelima, kita harus memeilhara atau meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup beserta SDA alam yan terkandung di dalamnya. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pembangunan sosial-ekonomi dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Dalam rangka merealisasikan kelima tujuan pembangunan diatas, berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan, program, dan strategi pembangunan bidang perekonomian.

Hal pertama yang harus disepakati dan ditetapkan bersama oleh segenap rakyat Indonesia adalah perihal mahzab ekonomi yang mesti kita anut. Mengingat Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan fakta sejarah, maka agar Indonesia bisa maju, adil-makmur, dan berdaulat, Indonesia tidak boleh mendasarkan pembangunan ekonominya pada mahzab kapitalisme (neoliberal) maupun sosialisme (komunisme).  Pasalnya, kedua mahzab ekonomi tersebut terbukti telah gagal membawa umat manusia pada tujuan hidup hakikinya, yakni kehidupan masyarakat yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan damai.  Matinya komunisme sejak 1989 bersamaan dengan runtuhnya Emperium Uni Soviet, krisis demi krisis yang terus berulang melanda negara-negara blok kapitalisme, mulai dari the Great Depression 1930 hingga krisis ekonomi yang menerpa AS sejak 2008 dan Eropa yang sampai sekarang belum berkahir adalah merupakan bukti empiris tentang kegagalan dari kedua mahzab ekonomi itu.

Mahzab ekonomi yang mestinya menjadi pedoman kita adalah Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Syariah.  Suatu mahzab ekonomi yang meniscayakan pemerintah (negara) melakukan intervensi secara tepat dan benar pada sektor-sektor publik, yang menyangkut kehidupan rakyat (publik), seperti sektor kesehatan, pendidikan, bahan pangan pokok (staple food), dan kekayaan alam (migas, bahan tambang, dan mineral lain, air, hutan, dan laut). 

Adapun sektor-sektor maupun kegiatan ekonomi yang secara fitrah (natural) cukup diatur oleh mekanisme pasar, maka harus diserahkan kepada mekanisme pasar.  Pemerintah tidak perlu melakukan intervensi.  Pemerintah (negara) dibolehkan melakukan intervensi (campur tangan), apabila terjadi distorsi pasar, misalnya monopoli, monopsoni, praktek dumping oleh negara lain, dan subsidi terselubung terhadap suatu sektor ekonomi di negara lain yang mengekspor produknya ke Indonesia.

Mahzab ekonomi Pancasila/Syariah meyakini, bahwa semua materi, kekayaan, dan barang ekonomi lainnya adalah milik Allah azza wa jalla.  Kita manusia harus memaknai, bahwa semua harta, benda, dan barang ekonomi lainnya yang kita miliki hanyalah titipan dari Tuhan yang menciptakan dan memiliki alam semesta ini.  Oleh sebab itu, semua kekayaan, keuntungan usaha, dan barang ekonomi lain yang kita miliki, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita secara wajar (tidak berlebihan), juga harus digunakan untuk menolong sesama dan mensejahterakan manusia lain yang lebih membutuhkan.

Kedua, dengan menggunakan IPTEK mutakhir (state of the art science and technology), manajemen profesional (economy of scale dan integrated supply chain management), inovasi teknologi, inovasi non-teknologi (marketing, logistics, organization, and institutional arrangements), dan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kita mesti meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan sustainability dari seluruh sektor ekonomi bangsa, baik sektor riil tradable, sektor riil non-tradable, maupun sektor finansial (Gambar 2).  Berdasarkan pada kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan, maka sektor riil tradable mesti mendapat porsi pembangunan (dukungan moneter, anggaran fiskal, kredit perbankan, infrastruktur, dan SDM) yang paling besar. Diikuti oleh sektor riil non-tradable dan sektor keuangan. Dengan demikian, kita akan mampu memproduksi segenap produk dan jasa yang kompetitif baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor, sehingga neraca perdagangan kita senantiasa surplus.

Sektor ekonomi riil tradable, khususnya sektor-sektor ekonomi berbasis SDA (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, ESDM, dan pariwisata) harus dijadikan sebagai sektor unggulan sebagai basis kita mengembangkan daya saing nasional.  Ekonomi berbasis SDA adalah keunggulan komparatif (comparative advantage) Indonesia, yang melalui aplikasi teknologi dan manajemen profesional dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage).  Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya dengan berbagai macam SDA, baik di darat maupun di laut.  Kebutuhan (pasar domestik dan global) untuk semua SDA beserta segenap produk hilirnya akan terus meningkat, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan. Ekonomi berbasis SDA paling banyak menyerap tenaga kerja (pro-job), dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia (pro-poor), membangkitkan pertumbuhan ekonomi berkualitas di seluruh wilayah NKRI (pro-growth and equity), dan jika dikelola secara ramah lingkungan akan berlangsung secara berkelanjutan (pro-environment).

Untuk menggambarkan betapa luar biasa besarnya potensi ekonomi industri berasis SDA adalah ekonomi kelautan. Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, yang tiga per empat wilayahnya berupa laut, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia sejatinya terdapat di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan.  Sedikitnya ada 10 sektor ekonomi yang yang dapat dikembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.  Kesepuluh sektor ekonomi itu adalah: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM (energi dan sumber daya mineral), (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (10) sumber daya kelautan non-konvensional. Total nilai ekonomi kesepuluh sektor pembangunan itu diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS, sekitar 7 kali lipat APBN 2012 atau sedikit lebih besar dari PDB Indonesia saat ini.  Kesempatan kerja yang bisa dibangkitkan dari sepuluh sektor ekonomi kelautan itu mencapai 40 juta orang, sekitar 33% dari total angkatan kerja saat ini 120 juta orang.

Sekedar ilustrasi, luas total lahan pesisir Indonesia yang potensial untuk usaha budidaya tambak udang adalah 1,22 juta ha.  Jika kita dapat mengusahakan 400.000 ha (30%) secara optimal dengan rata-rata produktivitas 5 ton/ha/tahun (seperempat dari rata-rata produktivitas tambak udang Vannamei saat ini), maka dihasilkan 2 juta ton udang/tahun. Dengan harga jual sekarang 5 dolar AS/kg (di lokasi tambak), maka nilai ekonomi (pendapatan kotor) nya mencapai 10 miliar dolar AS/tahun. Kalau 75 persen kita ekspor, maka nilai devisanya 7,5 miliar dolar AS.  Bandingkan dengan total nilai ekspor perikanan tahun lalu yang hanya 3,5 miliar dolar AS, dan total nilai ekspor CPO sebesar 12 miliar dolar AS. Tenaga kerja yang diperlukan untuk mengusahakan tambak udang 400.000 ha sekitar 800.000 orang, dan yang bekerja di industri hulu dan hilir dari tambak udang seluas itu sekitar 1,2 juta orang. Padahal, masih banyak komoditas perikanan lain yang bernilai ekonomi tinggi yang bisa dibudidayakan di lahan pesisir (tambak) maupun laut Indonesia. Contohnya adalah ikan kerapu, kakap, bandeng, bawal bintang, nila saline, cobia, kepiting, lobster, abalone, kerang mutiara, dan rumput laut.  Luas perairan laut dangkal yang cocok untuk usaha budidaya perikanan sekitar 24 juta ha.

Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8% dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/tahun).  Lebih dari 70 persen ladang minyak dan gas terdapat di wilayah pesisir dan lautan. Baru-baru ini ditemukan deposit gas hidrat di laut dalam sebelah Barat Sumatera dan Selatan Jawa dengan potensi melebihi seluruh potensi migas nasional (Richardson, 2008).

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Indonesia memiliki potensi industri bioteknologi kelautan yang sangat besar dan sumber plasma nutfah yang merupakan basis ketahanan pangan, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Nilai ekonomi industri bioteknologi yang meliputi ekstraksi senyawa bioaktif untuk farmasi dan beragam industri lainnya, (genetic engineering) untuk menghasilkan induk dan benih fauna serta flora unggul, dan bioremediasi, diperkirakan empat kali lipat industri teknologi informasi. Belum lagi, berbagai macam industri dan jasa maritim seperti galangan kapal, pabrik mesin kapal, pabrik alat tangkap perikanan, kabel bawah laut, bangunan pantai dan lepas pantai, dan coastal and ocean engineering.


Ketiga, mulai sekarang kita harus membangun kedaulatan pangan nasional dengan melakukan pembenahan dan perbaikan di sub-sistem produksi, pengolahan dan pengemasan (processing and packaging), konsumsi, distribusi, dan kebijakan politik-ekonomi.  Di sisi produksi, kita harus berupaya cerdas dan keras agar semua komoditas (bahan) bahan pangan yang secara bio-ekologi bisa diproduksi di dalam negeri, total volume produksinya lebih besar dari pada kebutuhan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan 3 program: intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi bahan pangan baik yang berasal dari budidaya pertanian di darat maupun perikanan budidaya di laut, perairan payau (tambak), kolam air tawar, perairan umum darat (danau, waduk, sungai, dan rawa), sawah (minapadi), saluran irigasi, dan akuarium.  Ketiga program peningkatan produksi pangan tersebut juga mesti dilakukan untuk sub-sektor perikanan tangkap, baik di laut maupun perairan umum darat.

Yang dimaksud dengan program intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), usaha perikanan budidaya, dan usaha perikanan tangkap yang sudah ada (existing activities) melalui penerapan IPTEK mutakhir dan manajemen profesional secara ramah lingkungan.  Lebih dari itu, lahan-lahan pertanian dan kawasan perairan perikanan produktif haruslah dilindungi. Tidak dialihfungsikan untuk peruntukan pembangunan lainnya, dan tidak dirusak oleh pencemaran (pollution) dan perusakan lingkungan lainnya. Program ekstensifikasi merupakan pembukaan lahan usaha pertanian dan usaha perikanan baru.  Sedangkan, diversifikasi merupakan program budidaya pertanian, budidaya perikanan, dan perikanan tangkap untuk spesies-spesies baru.

Mengingat sebagian besar sistem jaringan irigasi (bendungan, saluran primer, sekunder, dan tersier) yang ada saat ini telah dimakan usia dan jumlahnya tidak mencukupi.  Maka, kita harus melakukan perbaikan sistem jaringan irigasi yang ada, dan secara simultan membangun sistem jaringan irigasi baru di seluruh wilayah Nusantara sesuai kebutuhan setempat.

Program penguatan dan pengembangan industri pengolahan bahan pangan menjadi produk setengah jadi maupun produk akhir serta teknologi pengemasannya sangat urgen. Sebab, selain untuk meningkatkan nilai tambah, program ini juga membuat bahan pangan lebih awet (tidak mudah busuk), lebih mudah dan murah untuk ditransportasikan, dan lebih praktis dan mudah untuk dimasak.

Di sisi konsumsi, mulai sekarang juga kita harus melaksanakan diversifikasi dari sumber karbohidrat beras ke non beras, seperti sagu, jagung, tales, umbi-umbian, dan sorgum.  Hal ini sangat penting, karena hingga kini Indonesia merupakan bangsa pengkonsumsi beras terbesar di dunia, sekitar 140 kg/orang/tahun. Padahal, rata-rata konsumi beras penduduk dunia hanya sekitar 60 kg/orang/tahun (Kementan, 2011).  Karena kelebihan mengkonsumsi beras, Indonesia merupakan bangsa penderita diabetes tertinggi di dunia.  Selain itu, menu makan keseharian rakyat Indonesia juga harus beralih dari yang dominan karbohidrat seperti selama ini ke menu makan yang lebih bergizi dan berimbang. Dengan cara memperbesar porsi protein (nabati, hewan, ikan, dan seafood lainnya), sayuran, dan buah-buahan.

Kita juga harus memperkuat dan mengembangkan sistem logistik, transportasi, dan distribusi bahan pangan dari kawasan-kawasan sentra produksi bahan pangan ke daerah-daerah konsumen di seluruh wilayah NKRI.  Hal ini sangat penting guna memastikan, bahwa seluruh rakyat mendapatkan akses memadai untuk memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga relatif murah (terjangkau oleh rakyat) dan jumlah mencukupi seti



comments powered by Disqus