Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

PROGRAM AMFIBI (A MAN FOR FISHING OF BUSINESS) OLEH PEMERINTAH DENGAN STRATEGI MUDHARABAH MUQAYYADAH UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BISNIS PERIKANAN DI INDONESIA

Updated: Saturday 28 March 2015 - 1:38 Kategori: Ekonomi Syariah Posted by: Muhammad Taufik

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perekonomian maritim Indonesia, khususnya perikanan mempunyai potensi sangat besar. Indonesia yang memiliki luas perairan 3,25 juta km2 atau 62% dari total luas wilayah Indonesia, dimana 64% kabupatennya mempunyai laut. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi devisa sebesar US$ 82 milyar per tahun, dengan potensi perikanannya sebesar US$ 32 milyar per tahun. Namun, yang terealisasi hanya US$ 1 milyar atau senilai dengan Rp 126 Trilyun (KPDA, 2012).

Lemahnya realisasi potensi perikanan disebabkan oleh minimnnya sumber daya modal oleh nelayan di Indonesia seperti : (a) nelayan hanya berjumlah 2.775.794 jiwa atau berkisar 1,16% dari total penduduk Indonesia, (b) minimnya teknologi, keterampilan dan pengetahuan nelayan yang memadai, (c) peningkatan jumlah unit kapal yang tidak signifikan, serta (d) kredit modal kerja dari perbankan yang minim.

Solusi dari kelemahan realisasi potensi perikanan adalah dengan pengucuran pembiayaan modal kerja disektor perikanan. Modal kerja ini tidak mungkin menggunakan dana pihak ketiga dari bank. Disinilah, peran pemerintah dibutuhkan baik sebagai penyalur bantuan dana dan bantuan pelatihan kepada nelayan melalui program A Man For Fishing of Business (AMFIBI).

Bantuan pemerintah dalam bentuk dana, lebih tepat dikelola oleh perbankan syariah untuk disalurkan ke nelayan. Dalam hal ini, akad mudharabah muqayyadah menjadi solusi. Mudharabah muqayyadah merupakan pembiayaan terikat yang diarahkan oleh perbankan kepada nasabah, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pemerintah untuk memberi bantuan dana kepada nelayan.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan produktivitas perikanan dengan menggunakan akad mudharabah muqayyadah yang melibatkan peran stakeholders (nelayan, perbankan syariah dan pemerintah) serta bagaimana strategi yang ditawarkan akad mudharabah muqayyadah dalam permodalan bisnis ini ?

1.3. Tujuan

Memberi solusi untuk penerapan sistem pembiayaan dengan program AMFIBI dengan konsep mudharabah muqayyadah kepada stakeholders dengan tujuan meningkatkan produktivitas bisnis perikanan di Indonesia.

2. ISI

2.1. Potensi Perikanan sebagai Leading Bisnis di Indonesia

Laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega–Biodiversity terbesar didunia, yang memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 speicies biota terumbu karang. Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia diperkirakan mencapai 37% dari species ikan di dunia (Sunoto, 2014).

Potensi perikanan juga sangat potensial dalam pembangunan ekonomi nasional, terpantau dari pertumbuhan beberapa indikator yang terdaftar dari tahun 2004 s.d 2013. Rata-rata dari : (1). persentase volume produksi perikanan yakni hanya 7,82%, (2). membuat nilai produksi perikanan tumbuh hingga 11,53%, dan (3). berpositif pada pertumbuhan PDB Subsektor Perikanan sebesar 17,31%, serta (4) membuat negara memiliki surplus neraca perdagangan komoditas perikanan sebesar 13,47%.

Tentu ini menjadikan peluang tersendiri dan harus dipahami : bahwasanya kenaikan persentase yang tinggi diatas ternyata tidak disokong kenaikan input yang tinggi atau mendekati. Indikator input dari tahun 2004 s.d 2013 yang mendorong kenaikan empat (4) indikator diatas adalah :

a. Jumlah perahu/ kapal perikanan hanya tumbuh 1,35% dan

b. Bahkan jumlah nelayan menurun yaitu -0,69%.

Bisnis perikanan yang masuk dalam pembahasan blue economy menjawab tantangan dan pertanyaan pelaku bisnis saat ini, yakni : peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, sumber daya alam yang efisien dan tidak merusak, produktivitas dan nilai ekonomi yang lebih besar, penyerapan tenaga kerja, dan memberi benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil (Sunoto, 2014).

2.2. Indikator Kelemahan Bisnis Perikanan di Indonesia

Walaupun bisnis perikanan ini menjanjikan, namun harus ditingkatkan demi bisnis yang lebih optimal. Melihat data-data yang disampaikan pada awal pembahasan, menunjukkan output tinggi namun input kecil, hingga mampu diperkirakan 13 : 1 (hasil pembulatan)[1]. Masalah-masalah yang diperbaiki harus mampu memahami poin a-b dan dijawab oleh poin c dari beberapa faktor produksi berikut :

a. Sumber daya manusia : jumlah nelayan hanya 1,16% dari penduduk Indonesia dan terus mengalami penurunan yakni -0,69% (rata-rata 2004 s.d 2013) harus ditanggapi dengan serius.

b. Teknologi dan Kewirausahaan : (1).Perahu atau kapal hanya tumbuh 1,56%, sarana dan prasana pemasaran hanya 2.715 unit[2], serta hanya memiliki 42 kapal yang berfungsi melatih menurut Unit Pelaksanaan Tekhnis tahun 2013 di Indonesia serta hanya mampu menerbitkan 105 hasil riset tahun 2011.

c. Modal : tahun 2012 dari seluruh perbankan hanya menyalurkan Rp 172.799.995.000 atau rata-rata Rp543.396.210/ 316 kabupaten yang memiliki laut. Dan memprihatinkan 51,5% dari rata-rata jumlah nelayan menganggap pekerjaannya sebagai sambilan tambahan[3].

2.3. Perbaikan Indikator yang Mempengaruhi Perikanan

  Salah satu cara yang ditawarkan sebagai solusi jawaban faktor produksi, yakni modal terhadap faktor produksi lainnya adalah penyaluran dana untuk membiayai aktivitas bisnis. Disinilah peran stakeholders dalam pembangunan : pemerintah, bank, dan nelayan. Pemerintah dengan kekuasannya dapat memberikan kucuran peminjaman dana kepada nelayan melalui bank. Pemerintah dapat memberlakukan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR yang diluncurkan tahun 2007 perlu diinovasi. Inovasinya adalah penetapan mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dengan menggandeng khusus Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai instansi pembina untuk solusi faktor produksi yang sebelumnya tidak optimal, mulai dari pembelajaran bisnis, bantuan perizinan, teknologi penangkapan dan pelatihan, relasi bisnis, tekhnik pemasaran dan pengelolaan manajemen. Kerjasama antar stakeholders ini disebut sistem A Man For Fishing of Business (AMFIBI).

2.4. Strategi Mudharabah Muqayyadah Mewujudkan Program AMFIBI

Mudharabah merupakan perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedang, mudharabah muqayyadah merupakan mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain : dana, lokasi/ tempat, sektor usaha, dan mitra usaha.

Sesuai dengan konsep AMFIBI, pelatihan dan pengetahuan bisnis dilakukan oleh instansi Departemen Kelautan dan Perikanan, sedang bank syariah hanya menjalankan konsep mudharabah muqayyadah. Menurut Muhammad (2007), Mudharabah Muqayyadah ini umumnya akan diberi dengan tempo 1-2 tahun (81,25%) dan 2,1-3 tahun (18,75%). Mitra usaha ditetapkan adalah instansi DKP atau sesuai dengan persetujuan bank syariah dan DKP. Serta lokasi usaha adalah hanya di perairan.

Problematika mendasar dari program ini adalah timbulnya moral hazard yang terjadi dalam bentuk : penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset usaha (Muhammad, 2007) yang mendorong munculnya teori agency (Arifin, 2003).

Meskipun dana didapat dari pemerintah melalui program AMFIBI, bank syariah tetap meminimalisir moral hazard demi keberlanjutan. Melalui kerjasama dengan DKP , masalah-masalah moral hazard sudah sebagian terselesaikan (ahli nelayan, memiliki jaringan, mampu mengoreksi risiko bisnis), selebihnya diselesaikan oleh bank syariah adalah : biaya pemantauan usaha, kesehatan usaha, risiko usaha, sistem informasi keuangan, arus kas, nilai-nilai akad. Baik DKP dan bank syariah menggunakan penilaian analisis

Gambar.1 Skema mudharabah muqayyadah dengan program Pembiayaan AMFIBI

3. PENUTUP

Dalam bisnis perikanan, peran stakeholders (pemerintah, bank syariah dan nelayan) yang saling bersinergi dengan menjalankan mudharabah muqayyadah dalam program A Man For Fishing of Business (AMFIBI) akan dapat meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja, serta tujuan bersama menciptakan bisnis bersifat UMKM dalam mempersiapkan bangsa dalam menghadapi MEA.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan. 2013. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2013. Pusat Data Statistik dan Informasi, Jakarta: 27-29 + 51 + 82-82 + 87 + 89 + 90 + 100 + 162 + 165 + 194.

Muhammad. 2007. Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. Rajawali Press, Yogyakarta: 74-75 + 83 + 95 + 104-131.

Sunoto. 2014. Menuju Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan dengan konsep Blue Economy. ______, Jakarta: 3-4 + 17-18.

Muslich. 2010. Fiqh Muamalat. Amzah. Serang: 382.

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: v

Nurhayati, S. & Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat, Depok: 131

___________._______. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=351: 8 Februari 2015. pk. 02.00 WIB.

[1] 4 Output : 7,82%+11,53%+17,31%+13,47% : 1,35%-0,69% = 12,53% : 0,66% atau 13 : 1.

[2] Rata-rata tiap-tiap kabupaten hanya memiiki 8,5 sarana prasana pemasaran perikanan (2.715 sarana prasarana : 318 kabupaten).

[3] Penuh(1,94%), Sambilan Utama (-0,86%), & Sambilan Tambahan (1,15% atau  51,5% dari total profesi nelayan.

Penulis : Muhammad Taufik, M Hafiz Khairunsyah Parinduri, dan Sri Avesena (Mahasiswa FEB USU dan terdaftar di SK Forum Studi Ekonomi Islam).
Tulisan: Muhammad Taufik


comments powered by Disqus