Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
[Call For Paper] Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2018 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | INFORMASI FREKS 

Strategi BI untuk Genjot Ekonomi Syariah

Updated: Selasa 31 Juli 2018 - 9:52 Kategori: Info Pilihan Posted by: Media IAEI

IAEI, Jakarta – Potensi ekonomi syariah di Indonesia masih cukup besar, namun pemanfaatannya masih cenderung kecil. Maka dari itu, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan beberapa strategi agar peran dan angka pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia bisa menanjak. Hal itu seperti dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat High Level Discussion Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Islam Dunia dari Bappenas bersama IAEI dan KNKS.

Pada strategi pertama BI mengaku akan terus memperbaiki kualitas dari industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Dirinya mengibaratkan ekonomi syariah dengan sebuah kendaraan bus. Dirinya berharap perbaikan kualitas bank akan lebih memperbanyak pasar dan pengguna. “Kualitas bank syariah harus ditingkatkan. Jadi jangan memperbesar busnya, tapi lupa penumpangnya. Lalu memperbesar dan mengembangkan Indonesia Halal Value Chain. Itu menjadi program ekonomi syariah di Indonesia,” jelas Perry di Jakarta, Rabu (25/7).

Strategi kedua dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus menggenjot keuangan syariah dari dua sisi yakni keuangan syariah komersil dan keuangan syariah sosial. Perry menjelaskan, keuangan komersil adalah bank atau produk keuangan syariah, termasuk pasar keuangan syariah. Sedangkan keuangan sosial ialah mobilisasi zakat menjadi produktif. Pada strategi ketiga, Perry menyebut akan lebih menghidupkan entrepreneurship syariah nasional. Sebagai diketahui potensi wirausaha santri di Indonesia masih sangat besar. Potensi tersebut juga harus dibarengi oleh kurikulum keuangan syariah yang baik.

Sedangkan terakhir ialah komunikasi kepada publik dengan lebih meningkatkan kampanye yang menyeluruh dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Kita harus lebih agresif dalam sinergi. Halal tidak hanya sebagai produk tapi juga ada value chain. Ini halal lifestyle. Masyarakat muslim Indonesia semakin kaya dan ingin mempraktekkan gaya hidup halal,” tutup Perry.

Pemerintah mengakui kurangnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Tanah Air yang berdaya saing di pasar global. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melahirkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekonomi syariah. “Tapi memang kurang tersinergi dengan baik. Barangkali kalau kita hanya bertahan dalam posisi ini, nantinya sektor keuangan berputar sendiri dan sektor riilnya juga sendiri," tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah merasa upaya mendorong industri halal juga harus dibarengi dengan sinergi produktivitas barang dan jasa, logistik dan jaringan, serta ekonomi digital, e-commerce dan global value chain. "Mau tidak mau itu harus dirancang. Harus ada upaya bersama-sama," tegas Darmin. Dia menambahkan lembaga yang sudah dibentuk seperri Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan lain-lain juga memiliki tanggung jawab besar untuk menginisiasi, mendorong, serta menggerakkan jaringan sinergi dari berbagai kegiatan ekonomi syariah tersebut.

Secara potensi, Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dengan pangsa mencapai 12,7% dari total populasi muslim dunia. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global. Selain dari sisi jumlah penduduk, potensi yang bisa dimanfaatkan juga terletak di berbagai sektor, termasuk keuangan dan riil. Ukuran pasar industri halal sektor makanan dan minuman (mamin) Indonesia saja sebesar US$169,7 miliar pada 2016 dan diproyeksi mencapai US$1 triliun pada 2030.

Namun, Darmin menilai Indonesia memiliki lebih banyak konsumen dibandingkan pelaku usaha utama global dalam industri mamin halal. Begitupun dalam industri farmasi, Indonesia tercatat masuk ke dalam lima besar tingkat konsumsi global obat farmasi halal dengan nilai sekitar US$5,7 miliar dan konsumsi kosmetik sebesar US$3,7 miliar.


Sumber