Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

KTT G20, dari Roma Menuju Bali

Updated: Kamis 4 November 2021 - 10:30 Kategori: Opini Pengurus Posted by: Admin IAEI

KTT G20, dari Roma Menuju Bali

Suminto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal/ Wakil Sekreraris Jenderal I DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)


Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan di Roma pada 30-31 Oktober 2021. Kehadiran Presiden ini sangat strategis.

Tidak saja karena dibahas berbagai agenda prioritas global, tetapi juga dilakukan serah terima keketuaan (presidensi) G-20 dari Italia kepada Indonesia. Indonesia akan memegang posisi presidensi G20 untuk pertama kalinya sejak G20 dibentuk tahun 1999.

Dalam dua tahun terakhir, G20 sangat efektif dalam memandu kebijakan dan tata kelola ekonomi global menghadapi pandemi Covid-19. Sekali lagi,  G20 membuktikan efektivitasnya sebagai crisis responder.

Misalnya presidensi Arab Saudi (2020) memfokuskan agendanya pada penanganan pandemi. Sementara presidensi Italia (2021) melanjutkan agenda penanganan pandemi serta mulai meletakkan pondasi bagi pemulihan ekonomi global pasca pandemi.

Arab Saudi secara cekatan melakukan penyesuaian agenda G20 setelah WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global pada 9 Maret 2020. 

Awalnya, presidensi Arab Saudi akan fokus pada agenda access to opportunities, yaitu bagaimana mendesain kebijakan dan tata kelola ekonomi domestik maupun global yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua (opportunities for all), dan tidak ada yang tertinggal (no one left behind).

Dengan pandemi, presidensi Arab Saudi mengarahkan agenda pada penanganan isu kesehatan, bauran kebijakan  dalam merespon pandemi, serta mekanisme membantu negara-negara miskin dalam menghadapi pandemi.

Guna memastikan kebijakan negara-negara dan global lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan pandemi serta krisis ekonomi yang mengiringinya, serta sekaligus memastikan kebijakan itu efektif dengan output yang terukur, G20 mengeluarkan G-20 Action Plan yang merupakan sebuah living document yang di-update secara berkelanjutan.

Saat Italia memimpin G20, ekonomi global memasuki tahun kedua pandemi. Melalui tema "People, Planet, and Prosperity", Italia mengorkestrasi pembahasan agenda global dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi. Serta meletakkan dasar kebijakan dan reformasi bagi pemulihan ekonomi.

Pada isu kesehatan, presidensi Italia melanjutkan upaya percepatan produksi dan distribusi vaksin untuk mendukung target vaksinasi global mencapai 40% dari total populasi dunia pada akhir 2021 dan 70% pada pertengahan 2022.

Pencapaian target ini juga dikawal oleh Multilateral Leaders Task Force on Covid-19 yang beranggotakan Bank Dunia, IMF, WHO, dan WTO, yang pembentukannya disokong oleh G20.

Guna mendukung pembiayaan vaksin serta penanganan pandemi lebih luas bagi negara-negara miskin, presidensi Italia melanjutkan program keringanan utang Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Serta mengoperasionalisasikan Common Framework for Debt Treatment Beyond DSSI.

Dukungan pembiayaan dari Bank Pembangunan Multilateral juga terus didorong, dibarengi dengan alokasi Special Drawing Rights (SDR) sebesar US$ 650 miliar oleh IMF kepada seluruh anggota secara proporsional berdasarkan kuota.

Negara-negara maju yang mendapatkan SDR cukup besar didorong untuk melakukan rechanneling guna membantu negara-negara miskin, baik melalui Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) maupun melalui pembentukan Resilience and Sustainable Trust (RST).

Untuk menyiapkan dunia yang lebih siap menghadapi pandemi di masa depan, presidensi Italia membentuk Joint Finance Health Task Force yang akan diketuai secara bersama oleh Italia dan Indonesia.

Task Force ini bertujuan untuk meningkatkan dialog dan kerja sama global. Kemudian juga  mempromosikan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, mengembangkan pengaturan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kesehatan.

Tujuan lainnya mempromosikan aksi kolektif dan mendorong efektivitas pengelolaan sumber daya untuk pandemic prevention, preparedness, and response   atau pandemic PPR. Kemudian berikutnya mengadopsi pendekatan One Health.

Presidensi Italia juga mengaktifkan kembali pembahasan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan. Antara lain melalui pembentukan Sustainable Finance Working Group (SFWG).

SFWG menghasilkan Sustainable Finance Roadmap yang memberikan panduan bagi agenda keuangan berkelanjutan, termasuk aspek pembiayaan dan manajemen risiko, dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon secara runut dan adil (orderly and just transition).

Pemulihan ekonomi membutuhkan sumber daya yang besar dan reformasi perpajakan menjadi sebuah keniscayaan. Presidensi Italia sukses dalam mendukung G-20/OECD Inclusive Framework untuk mencapai konsensus atas pajak digital.

Konsensus atas Pilar 1 dan Pilar 2 yang didukung oleh 136 negara ini menurut perhitungan OECD akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar US$ 275 miliar per tahun.

Perincianya terdiri dari US$ 150 miliar dari Pilar 1 dan US$ 125 miliar dari Pilar 2. Konsensus ini mencerminkan semangat multilateralisme dan menjanjikan sistem pajak internasional yang lebih adil.


Menuju Bali

Pada 2022 diharapkan menjadi tahun pemulihan global pasca pandemi. Sehingga presidensi Indonesia mengambil tema, "Recover together, recover stronger".

Melalui tema ini, Indonesia ingin mengajak dunia bahu-membahu, saling mendukung dan berkolaborasi untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, presidensi Indonesia akan memandu efektivitas G20 sebagai steering committee bagi pemulihan ekonomi dan reformasi global.

Era baru perekonomian global pasca pandemi adalah ekonomi global yang lebih produktif dan seimbang, stabilitas sistem keuangan dan moneter yang lebih kuat, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung kesetaraan dan kesinambungan yang lebih luas.

Agenda presidensi Indonesia diarahkan untuk mendukung pilar-pilar pemulihan ekonomi dan reformasi global ini.

Agenda-agenda prioritas presidensi Indonesia baik melalui jalur keuangan (finance track) maupun jalur Sherpa (sherpa track) akan mengusung semangat inklusifitas.

Langkah lainnnya adalah  memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin dan termasuk negara-negara kepulauan, serta sebagai bridge builder di masa pemulihan global.

Peran sebagai presidensi diharapkan akan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di forum global sekaligus menjadi sarana showcasing kemajuan pembangunan serta meningkatkan citra positif dan membangun kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.

Presidensi Indonesia diharapkan dapat memberikan legacy dalam reformasi tata kelola ekonomi global serta mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. 

Disclimer:

*) Sumber: KONTAN (dimuat 3 November 2021, dengan judul ‘KTT G20, dari Roma Menuju Bali’)
*) Pandangan penulis tidak mewakili pandangan Institusi