Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

FREKS XVI, Periset Diharapkan Hasilkan Produk Syariah yang Kompetitif

Updated: Selasa 19 September 2017 - 12:56 Kategori: Siaran Pers Posted by: Admin IAEI

IAEI, SOLO - Dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, para peserta diharapkan bisa menghasilkan produk syariah yang lebih variatif dan kompetitif.

Pasalnya saat ini produk syariah yang tersedia di pasar masih terbatas sehingga masyarakat tidak punya banyak pilihan.

"Memang dari forum ini nantinya bisa muncul produk-produk yang lebih variatif," kata Ketua Panitia, Falikhatun, Kamis (14/9/2017).

Dukungan riset yang berkualitas juga diperlukan agar industri keuangan syariah dapat tumbuh lebih cepat, berkelanjutan, dan berdaya saing. Harapannya keuangan syariah dapat berperan dan berkontribusi lebih optimal dalam perekonomian nasional.

Sejauh ini, keuangan syariah belum berkembang baik karena masyarakat belum mendapat value added bank syariah. Akibatnya masyarakat masih senang bertahan di perbankan konvensional.

Sekitar 600 ahli ekonomi dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) ke XVI di Auditorium UNS, Solo, Selasa-Kamis (12-14/9/2017). Dalam forum tahunan kali ini, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang menjadi tuan rumah.

Rangkaian acara dalam FREKS ke XVI ini meliputi Prominent Lecture yang menghadirkan Prof. Bambang Setiaji dan Dr. Anggito Abimanyu sebagai pembicara, Forum Koordinasi Pengembangan Pengajaran Ekonomi Keuangan Syariah, Workshop dan Talkshow Ekonomi Keuangan Syariah, serta Presentasi dan Diskusi Finalis Paper mulai dari Kategori Rekomendasi Terindeks Scopus, Kategori Madya dan Kategori Muda dari sector Perbankan Syariah, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah, dan Pasar Modal Syariah.

FREKS XVI mengambil tema Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia: Penguatan Peran Pemerintah.


Sumber: Tribun Solo