Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059

Harga BBM Naik? Berikut Pendapat Ketua Umum IAEI

Updated: Kamis 21 November 2013 - 14:51 Kategori: Wawancara Posted by: Admin

c-Pak%20Bambang.jpg

Pemerintah telah memberlakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu, 22 Mei 2013 pukul 00.00 WIB, premium menjadi Rp 6.500 per liter dari sebelumnya Rp 4.500 dan solar menjadi Rp 5.500 atau naik Rp 1.000 dari harga semula Rp 4.500.

Kenaikan BBM bulan lalu masih menyisakan permasalahan dan pertanyaan. Kenapa BBM harus naik? Tidakkah pemerintah seharusnya memberikan harga BBM yang murah terhadap masyarakat?

Berikut wawancara dengan Bapak Prof. Bambang Brodjonegoro, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.


1. Apa pandangan Bapak dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM?

Jika kita berbicara prinsip ekonomi, apalagi prinsip ekonomi syariah maka hal utama yang tidak boleh terlupakan adalah keadilan. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus adil terhadap masyarakat dalam artian tidak boleh ada satu kelompok yang lebih diunggulkan dari kelompok lain.

Subsidi BBM sudah berlangsung sejak orde baru. Jika kita melihat sejarahnya, subsidi pada saat itu adalah tepat karena perekonomian Indonesia benar-benar masih awal, baru tumbuh dan masyarakat miskin masih banyak, sehingga daya beli masyarakat masih terbatas. Disatu sisi kita juga baru mulai memproduksi minyak. Ditunjang juga harga minyak internasional pada saat itu masih murah, zaman itu masih $10/barell. Karena minyak mentah masih murah, masyarakat masih banyak yang miskin, jadi wajar saja jika waktu itu masyarakat diberi subsidi.


2. Menurut pendapat Bapak, apa alasan kuat pemerintah untuk menaikkan harga BBM? Berapa persentase ketidaksesuaian subsidi BBM yang seharusnya digunakan dengan APBN yang telah tersalurkan?

Perkembangan zaman membuat perekonomian masyarakat semakin membaik, memang masih banyak masyarakat miskin tetapi makin banyak juga masyarakat yang tidak miskin lagi.  Selain itu, cadangan minyak kita sudah tidak banyak jika dibandingkan dengan cadangan minyak di timur tengah, mexico ataupun Amerika Latin.

Secara politik, jika subsidi sudah diberlakukan maka akan sulit untuk dilepas. Jika ada pemerintah yang mencabut subsidi maka akan berdampak pada kepopuleran pemerintah itu sendiri karena dianggap menghilangkan kenikmatan orang banyak.

Dalam 5 tahun terakhir tidak ada kenaikan harga BBM lagi. Subsidi BBM tidak mungkin diturunkan karena harga minyak internasional semakin tinggi, impor minyak kita semakin besar karena produksi kita sudah tidak banyak. Sebagai informasi, cadangan minyak kita tinggal 4 Milyar Barell atau sekitar 12 tahun lagi. Setelah itu maka BBM kita seluruhnya impor seperti Thailand dan Philipines

Ada komplikasi anggaran ketika harga BBM tidak naik yaitu harga minyak internasional semakin tinggi kebutuhan semakin tinggi dan impor semakin tinggi. Harga Rp 4500 jika dibandingkan harga internasional sekitar Rp 9000, maka orang tidak ada inisiatif untuk menggunakan BBM non-subsidi karena bedanya 2x lipat dan otomatis mereka akan mencari yang murah. Konsumsi yang berlebihan maka subsidi semakin naik.

Indonesia dengan garis pantai terpanjang sedunia, maka sangat mudah untuk dilakukan penyelundupan. Anggaran subsidi BBM kita adalah Rp 193T, karena volume BBM semakin meningkat maka subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 290T


3. Selain menaikkan harga BBM, apakah tidak ada alternatif lain untuk mengurangi defisit APBN, seperti meningkatkan pajak kendaraan? Mengapa menaikkan harga BBM menjadi prioritas?

Pajak kendaraan bukan pendapatan Negara tetapi pendapatan daerah. Pajak kendaraan sudah cukup tinggi. Pajak kendaraan terbagi menjadi dua yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Pajak kendaraan tidak akan bisa membatasi kecuali kalau kita kenakan tinggi seperti di Singapura. Kalau Singapura bukan masalah BBMnya tetapi space lahannya yang kurang cukup untuk menampung banyaknya kendaraan pribadi.

Mobil bagi sebagian orang masih dalam kategori kebutuhan basic untu kerja. Selagi belum ada sarana angkutan umum yang bagus, jangan sekali-kali kita menghambat pergerakan orang dengan mobil.


4. Apa yang membuat pemerintah sulit menekan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi?

Jangan pernah kita berpikir untuk moratorium produksi mobil. Pembatasan produksi mobil akan mengganggu industri otomotif padahal industri tersebut bagian dari manufaktur kita yang bisa menyerap tenaga kerja dan investasi. Selain itu untuk pengembangan teknologi. Yang harus dikurangi penggunaan BBMnya melalui intensitas penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum.

Pemerintah harus concern terhadap pengadaan angkutan umum karena hal itulah yang sudah dilakukan oleh Singapura, Malaysia dan Thailand. Mengembangkan Mass  Rapid Transit (MRT), subway, commuterline, busway, dan sistem bis yang bagus.


5. Adakah tujuan pemerintah untuk mengalihkan dana subsidi BBM untuk melakukan diversifikasi energi alternatif? Gasifikasi batu bara mungkin?

Sebelumnya, kita harus bedakan antara pemakaian energi untuk listrik dan transportasi. Kalau untuk listrik, penggunaan subsidi BBM sudah tidak ada karena menggunakan BBM pada keekonomian (mengikuti harga internasional). Diversifikasi energi sangat memungkinkan untuk listrik dengan harapan tidak ada lagi penggunaan solar/minyak diesel dalam jumlah besar. Saat ini minyak diesel masih digunakan di daerah terpencil/pedalaman. Jika kita membangun pembangkit batubara, bisa dikatakan ekonomis jika sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, disisi lain banyak daerah yang belum membutuhkan daya sebesar dengan energi yang dihasilkan oleh pembangkit batubara, dalam artian masih cukup untuk menggunakan mesin diesel.

Disisi lain, pembangkit listrik terbagi menjadi 2 beban yaitu beban dasar dan beban puncak. Beban dasar dibebankan pada jam kerja, namun jika sudah 18.00 – 22.00 itu termasuk beban puncak karena butuh energi ekstra yang digunakan untuk memenuhi kehidupan masyarakat dan itu menggunakan solar. Selain solar, bisa saja energi alternatif menggunakan panas bumi, tambahan batubara dan gas, namun pastinya ada problemnya dan hal itu bisa dilakukan jika pemerintah dan seluruh pihak komitmen.

Kekurangan panas bumi yaitu membutuhkan biaya instalasi yang sangat besar dan jarak yang sangat jauh karena panas bumi berasal dari uap dan hanya terdapat digunung vulkanik. Begitupula dengan energi terbarukan lainnya seperti tenaga angin, tenaga surya, dsb., membutuhkan biaya pengembangan yang masih mahal.

Sangat susah melakukan diversifikasi energi untuk transportasi. Kalaupun bisa, baru dua jenis energi yaitu biofuel dan gas yang telah terbukti secara ekonomis bukan eksperimen semata. Mobil menggunakan gas sudah mulai biasa, namun gas yang tersedia tidak mencukupi kalau untuk seluruh masyarakat dan diprioritaskan angkutan umum. Penggunaan gas kurang populer karena beberapa faktor yaitu dari segi instalasi (membutuhkan konverter) dan segi keamanan karena gas sangat sensitif untuk meledak.

Biofuel bisa berasal dari kelapa sawit dan mempunyai peluang untuk diesel bukan premium karena diesel kita bisa diganti dengan biofuel. Hal ini bisa direalisasikan jika adanya komitmen antara produsen kendaraan dan energi biofuel. Dari pihak kendaraan, masih banyak yang ragu terhadap biofuel.

Ada juga biopremium yang menggunakan ethanol atau methanol. Produksi tanaman penghasil ethanol atau methanol belum cukup di Indonesia, seperti jagung dan tebu.

Mobil listrik masih terlalu mahal dan harga perunitnya tidak menarik untuk dibeli kecuali disubsidi.

Solusi yang paling tepat untuk permasalahan kendaraan adalah pemerintah fokus pada pengadaan angkutan umum yang membuat masyarakat tertarik untuk meninggalkan kendaraan pribadinya seperti bis dan kereta.


6. Bagaimana pendapat Bapak tentang UU APBN-P Pasal 9 yang memasukkan perihal Lumpur Sidoarjo? Apakah relevan dengan kebijakan menaikkan harga BBM?

Hal ini sudah ada pada APBN sebelumnya. Pada kasus lumpur lapindo, ada first layer dan second layer. First layer adalah wilayah yang terkena dampak langsung lumpur lapindo sedangkan second layer adalah wilayah yang terkena dampak tidak langsung. Pemerintah hanya menanggung second layernya saja.


7. Selain dialihkan untuk BLSM, adakah pemerintah fokus pada pemberian modal usaha? Sehingga yang ditargetkan bukan masyarakat yang pasif tetapi aktif. Karena BLSM diberikan pada penduduk miskin, bagaimana dengan penduduk hampir miskin yang mungkin menjadi tergolong miskin dengan kenaikan harga BBM?

Adanya BLSM dikarenakan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin menjadi kepada semua golongan, karena siapapun bisa menikmati. Faktanya, orang yang masuk dalam kategori mampu lebih banyak menikmati subsidi BBM daripada orang tidak mampu. Orang miskin yang tidak mampu membeli motor, bagaimana mereka dapat menikmati subsidi BBM? Karena itulah pemerintah memberikan kompensasi berupa BLSM.


8. Menurut Bapak, adakah pihak yang dapat menjamin pemberian BLSM tepat pada sasaran? Terutama penduduk miskin di daerah timur Indonesia?

Kenaikan harga ‘memukul’ orang yang tidak menikmati subsidi BBM yaitu orang yang tidak memiliki kendaraan. Sasaran BLSM adalah 25% rumah tangga dengan pendapatan terendah. Jika berbicara tidak tepat sasaran, pasti ada deviasi atau error disitu, tetapi errornya bukan majeur dan standar deviasinya juga tidak terlalu besar. Pasti yang salah sasaran dimuat dikoran, yang tepat sasaran tidak akan pernah dibicarakan. Coba buat presentase BLSM yang tepat sasaran dengan yang tidak, pasti jauh lebih besar yang tepat sasaran.

Ketika ada kejadian mendadak seperti yang kita alami yaitu kenaikan harga BBM, kemudian kita memberikan modal kepada masyarakat untuk kerja dulu, bagaimana orang itu kerja kalau merasakan dampaknya terlalu berat? Istilahnya, bagaimana dia bisa kerja kalau tidak makan? Kebutuhan basic terpenuhi lalu mereka dapat beraktifitas secara produktif. Bantuan tersebut diberikan kalau ada kejadian yang luar biasa seperti saat ini.

Ditahun 2014, pemerintah mulai memberikan asuransi kesehatan BPJS sekitar Rp 25 T untuk mengcover lebih dari 80 Juta orang yang menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Indonesia.


9. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ratusan kepala desa yang menolak BLSM dengan alasan memiliki nilai politis yang tinggi?

Kalau sudah bicara politik maka hal ini sudah tidak rasional lagi. Seharusnya Kepala Desa berpikir kasihan masyarakat yang berhak. Kepala Desa bukan atasannya masyarakat, tetapi dia orang yang diminta tolong untuk melayani masyarakat disuatu daerah. Salah satu bentuk pelayanan adalah kalau pemerintah pusat memberikan bantuan kepada masyarakat maka dia harus memperlancar bukan dihalangi karena nanti yang akan menderita adalah masyarakatnya sendiri.


10. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2013 berada diangka 6.1%. Sedangkan target APBN-P 2013 sebesar 6.3%. Disisi lain, kenaikan harga BBM mempengaruhi daya beli masyarakat, bagaimana strategi Bapak untuk tetap menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia?

Pertumbuhan perekonomian –tahun ini terutama- tidak bisa hanya dipengaruhi dari kejadian domestik. Pengaruh pasti ada, tetapi harus dikombinasikan dengan pengaruh luar. Sekarang justru yang kita khawatirkan adalah perkembangan diluar, belum menentunya perkembangan perekonomian global seperti Amerika.

Penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia hanya 0.2% tidak terlalu signifikan dibandingkan China dalam dua tahun terakhir sebesar 3%. Secara absolut, pertumbuhan perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan India, Brazil dan negara-negara tetangga kita.

Konteks penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus dilihat secara global. Kenaikan BBM memang mempengaruhi daya beli, namun tingkat konsumsi masyarakat masih tinggi. Masyarakat menengah masih bisa memicu besarnya tingkat konsumsi rumah tangga. Dengan adanya pengurangan subsidi BBM maka kita bisa mengarahkan anggaran kesektor yang lebih produktif yaitu pembangunan insfrastruktur atau untuk belanja modal secara umum. Pengalihan alokasi anggaran bisa menciptakan pertumbuhan diluar konsumsi.


11. Apakah ada pengaruh gejolak Mesir terhadap Supply minyak di Indonesia ?

Ketika Arab Spring dulu memang berpengaruh karena negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Qatar, UAE khawatir jika demokrasi masuk ke negaranya. Disitulah orang lebih nervous.

Kejadian di Mesir berbeda dengan Arab Spring dan Mesir bukanlah negara penghasil minyak. Tidak terlalu berpengaruh terhadap Indonesia. Selain itu, kudeta di Mesir didukung oleh negara-negara timur tengah lainnya karena mereka menganggap presiden mesir ini berada di jalur yang salah buat kebanyakan negara Arab.


12. Apa pesan Bapak kepada para penggiat ekonomi syariah dalam kapasitas Bapak sebagai Ketua Umum IAEI berkaitan dengan kenaikan BBM?

Ekonomi syariah harus lebih bisa mengkontribusikan dirinya untuk perbaikan kerjasama masyarakat. Jangan sampai kita sibuk membahas syariah dan terpaku terhadap teknis, fatwa, industri keuangan, dsb. Padahal saya yakin ekonomi syariah dari awalnya punya ciri sendiri yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut saya, sisi publicnya (masyarakat secara umum) masih kurang, tidak hanya edukasi, pengaruh zakat terhadap masyarakat, bank syariah sudah masuk ke pembiayaan infrastruktur atau intermediasi terhadap keperluan sosial, sisi privatnya saya rasa sudah berkembang banyak dengan perkembangan bank syariah.

“PR” untuk ekonomi syariah agar bisa menstabilkan ekonomi masih panjang karena masih fokus terhadap sisi teknisnya walaupun Sukuk Ritel sudah mulai dijalankan.

Saran saya, harus lebih banyak partisipasi investasi dibidang syariah, bukan hanya kredit tetapi cost of fund financing harus diperkuat.

 

(Ricky Dwi A.)