Situs Resmi DPP IAEI - Contact Center 021-3840059
Tetap Terhubung Bersama IAEI di Media Sosial Facebook , TwitterInstagram dan Youtube Channel dengan tagar #EkonomiIslam

Mahkamah Syariah Ingatkan Gubernur Aceh

Updated: Kamis 22 Januari 2015 - 19:20 Kategori: Wawancara Posted by: Ricky Dwi Apriyono

c-20150120231231142177035154be7e6f230411

Mahkamah Syariah (MS) Aceh me­ng­ingatkan Gubernur Zaini Abdullah agar memberi perhatian serius dalam me­wujudkan penerapan ekonomi syariah di provinsi itu. Salah satunya dengan mem­percepat pembentukan Bank Aceh Syariah.

Ketidakseriusan dalam mendirikan bank syariah ini, hanya akan menim­bulkan kesan bahwa Pemerintah Aceh seperti tidak yakin pada ekonomi Islam, padahal ini sudah didukung luas oleh masyarakat dan kalangan ulama.

“Untuk melahirkan Bank Aceh Sya­riah di daerah ini harus dengan komit­men kuat dari gubernur dalam mewu­jud­kannya. Tanpa dukungan Gubernur Aceh, maka

pembentukan Bank Aceh Syariah akan menjadi sulit,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Drs.­HM Jamil Ibrahim, SH,MH di sela-sela pertemuan silaturahmi dan coffe morning Gubenur Aceh dengan kalangan wartawan yang tergabung dalam Kau­kus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Pendopo Gubernur.

Ia menjelaskan, Aceh saat ini sudah sangat terlambat dalam membentuk Bank Aceh Syariah yang terpisah dari Bank Aceh konvensional. Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, Aceh seharusnya sudah memiliki Bank Aceh Syariah dibanding daerah lain.

Sementara provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten sudah lama memben­tuk Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, meskipun mereka tidak menerapkan syariat Islam, itu dikarenakan Gubernur Jawa Barat punya komitmen kuat untuk mewujudkan ekonomi syariah.

“Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulia­man D Hadad, Aceh sudah terlambat untuk membentuk Bank Aceh Syariah. Ketika daerah lain di Indonesia dan luar negeri terus berlomba-lomba untuk membentuk perbankan syariah, kita di Aceh yang bersyariat Islam malah ma­sih sibuk berdebat tentang penting­nya Bank Aceh Syariah seperti yang terjadi di Pemerintah Aceh dan DPRA saat ini,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Ustaz Jamil, bank syariah sudah terbukti dan teruji meru­pakan lembaga keuangan yang meng­untungkan dan disenangi masyarakat. Hal ini terbukti di beberapa daerah di Aceh, begitu ada bank syariah yang dibu­ka, maka masyarakat langsung beralih ke perbankan syariah dan meninggalkan bank konvensional yang masih menganut sistem ribawi. “Pene­rapan prinsip syariah dalam ekonomi terutama dalam meng­hadirkan bank syariah akan melahirkan masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Jika Aceh masih tetap bertahan de­ngan Bank Aceh konvensional tanpa me­lahirkan Bank Aceh Syariah maka sistem riba akan terus bertahan. Karena itu ia berharap agar Bank Aceh Syariah yang saat ini masih berada di bawah Bank Aceh konvensional dapat segera menjadi bank syariah.

Ia berharap banyak Gubenur Aceh bisa mempercepat kehadiran Bank Aceh Syariah, terwujud di provinsi berjulukan Serambi Mekkah ini. Apala­gi, selama ini kinerja dan prestasi yang dicapai Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Aceh juga sangat bagus, dengan pem­biayaan yang tinggi yaitu menca­pai Rp 1,548 triliun sementara kredit bermasalah (NPF) hanya 0,27 persen. Gubenur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuan itu menya­takan komitmen­nya untuk mewujudkan pendirian Bank Aceh Syariah.

Sumber: Analis Daily