Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah. Disisi lain perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga sangat memerlukan peran pesantren.

Pesantren memiliki ciri khas tersendiri ketimbang lembaga pendidikan lain di negara manapun selain di Indonesia. Keberadaan pesantren juga diyakini dapat membantu pengembangan ekonomi masyarakat dan ekonomi syariah. Pasalnya, pesantren dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memetakan tiga trilogi pesantren sebagai bekal potensi pengembangan ekonominya yaitu dari segi pola pendidikan, aspek keagamaan dan aspek sosialnya,”jelasnya dalam Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi Serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor Bank Indonesia Surabaya, Rabu (5/11).

Berdasarkan data Kemenag, sampai tahun 2012 jumlah pesantren sebanyak 27.230. Dibanding tahun 1997, kenaikannya sangat pesat, karena yang tercatat kala itu baru 4.196 pesantren. Sedangkan santrinya berjumlah 3.004.807 yang mana 79,93 persen adalah santri mukim, dan sebanyak 754.391 santri non mukim.

Kendati demikian dalam pengembangan kemandirian ekonominya, pesantren menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, sebagian pengurus pesantren seringkali kewalahan mengelola aset-aset pemberian masyarakat, baik itu berupa uang, zakat, infaq maupun wakaf.

Karena begitu maka pendampingan terhadap pengurus pesantren perlu dilakukan, misalnya oleh Bank Indonesia. “Ini penting, sebab ponpes punya tanggung jawab untuk mendayagunakan aset itu, di mana aset masyarakat yang terkumpul dari para ulama dapat optimal bahkan berpengaruh bagi kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat setempat,” tandasnya seperti dikutip republika.co.id.

Selain itu, upaya peningkatan kewirausahaan sebagai pengembangan nilai kemandirian yang telah lama dikembangkan pesantren juga diperlukan, dan yang tak kalah penting adalah ketika mulai mengelola keuangan, pesantren harus mulai menerapkan transaksi layanan berbasis non tunai yang bertujuan untuk membangun transparansi dan akuntabitas di hadapan umat,” tuturnya.

Melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang pesat di beberapa negara lain membuat Bank Indonesia berhasrat ingin memberdayakan dan mengembangkan ekonomi syariah di pondok pesantren yang diyakini memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi syariah itu.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus D.W Martowardojo menyatakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, pondok pesantren juga perlu menerapkan kurikulum ekonomi syariah. Pasalnya, ponpes telah ada sejak 1499, tetapi fokusnya pada pendidikan akhlak santri dan kegiatan syiar Islam. Sementara, pengembangan ekonomi syariahnya baru dimulai secara serius pada 1990.

Oleh karena itu, BI berupaya agar ponpes dapat membantu pengembangan ekonomi syariah. BI juga mengimbau agar ponpes memiliki kurikulum untuk mengajarkan ekonomi syariah dan metode pengajaran ekonomi syariah. "Disiapkan ustadz yang siap mengajar ekonomi syariah. Kalau Kemenag bisa alokasikan dana itu, Ponpes akan naik kelas," ujarnya.

"Kita minta Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, kerjasama Pemda, baik pusat maupun daerah, dan lembaga-lembaga pesantren saling koordinasi. Kita bangun ekonomi syariah menjadi lebih baik. Kita bangun program-program kluster. Kita terapkan transaksi uang non tunai sehingga memudahkan antar Bank Indonesia dan pesantren,"katanya seperti dikutip Merdeka.com.

"Penandatanganan antar Bank Indonesia dengan Kementerian Agama agar lebih erat, dan upaya meningkatkan sumber daya manusia di pesantren. Kita juga dorong program kewirausahaan, kita bangun sistem non tunai sehingga tidak ada kebocoran dan memberi manfaat yang baik, dengan 17 pesantren yang ada di Jawa Timur ini," bebernya.

"Kita akan komitmen bangun ekonomi syariah, sehingga betul-betul berkembang dan maju sehingga bermanfaat bagi bangsa, agama dan negara," pungkasnya.

Hingga sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh menjadi pusat pengkaderan ulama dan da’i yang legitimed di masyarakat.  Bahkan dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, pesantren layak menjadi lokomotif ekonomi syariah.