FE Universitas Jember, 4 Juni 2014

Ketika krisis keuangan global melanda dunia, salah satu pemikiran yang mengemuka di kalangan para ekonom adalah apakah penerapan sistem ekonomi Islam merupakan solusi bagi masalah ini dan apakah ekonomi Islam akan menjadi paradigma baru yang menggantikan sistem ekonomi mainstream. Secara teoretis, menurut Ahmed (2008), kehadiran sistem ekonomi Islam telah memenuhi persyaratan new institutional economics (NIE) sebagai sebuah paradigma sistem ekonomi karena terpenuhinya empat elemen di dalamnya, yaitu budaya, institusi, organisasi, dan pasar dalam sistem ini.

Dalam rangka: (1) Memberi kontribusi nyata kepada pemerintah, baik pemikiran konstruktif maupun aksi riil dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan; (2) Menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan; (3) Membangun sinergi antara lembaga keuangan Islam, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam membumikan ekonomi Islam di Indonesia; (4) Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga internasional, baik lembaga keuangan, riset maupun organisasi investor internasional; serta (5) Memajukan ekonomi Islam melalui pengkajian dan penelitian terhadap berbagai potensi kreatif untuk pengembangan dan pelaksanaan ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional, maka didirikanlah wadah para akademisi dan praktisi ekonomi Islam untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam melalui wadah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Untuk itulah, pendirian Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IAEI Besuki Raya diharapkan dapat menaungi stakeholders ekonomi Islam di wilayah ini dengan  mengintegrasikan keberadaan: (1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; (2) Bank Indonesia (BI) sebagai pengawal stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; dengan (3) Pemerintah Daerah; (4) Perguruan Tinggi; (5) Ulama; (6) Pondok Pesantren, (7) Lembaga Amil Zakat Infaq Wakaf (ZISWAF), serta (8) industri Jasa Keuangan Syariah, baik di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya) untuk bersama-sama membumikan ekonomi Islam di wilayah Besuki Raya. Keberadaan organisasi IAEI di wilayah ini sangat strategis untuk menjadi motor pengembangan ekonomi Islam di Tapal Kuda. Menurut Chamid (2013), Tapal Kuda merupakan wilayah pertemuan dua budaya besar, yaitu Jawa dan Madura, yang membentuk budaya baru yang disebut pandalungan. Salah satu ciri khas budaya di wilayah ini adalah terbentuknya karakter masyarakat yang agraris egaliter, bekerja keras, agresif, ekspansif, dan memiliki solidaritas tinggi serta masih menempatkan pemimpin agama Islam sebagai tokoh kunci. Pada tataran inilah, dapat dinyatakan bahwa wilayah Besuki Raya atau Tapal Kuda yang masih memegang tradisi ke-Islam-an yang kuat memiliki sumberdaya besar untuk menjadi penggerak dalam membumikan ekonomi Islam di Jawa Timur dan Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, krisis keuangan global menjadi momentum bagi ekonomi Islam untuk kian mengukuhkan keberadaannya. Semakin banyaknya penerimaan negara-negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim terhadap industri jasa keuangan Islam, bahkan mengklaim akan menjadi pusat keuangan Islam dunia, mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat diterima secara universal lintas agama, suku, dan bangsa.

Ke depan, sinergitas stakeholders ekonomi Islam di wilayah Besuki Raya melalui organisasi IAEI diharapkan dapat turut berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan anomali makro-mikro ekonomi masyarakat di wilayah ini. Layaknya sebagai umat Islam harus meyakini bahwa ekonomi Islam dapat menjadi solusi. Namun demikian, harus diakui, ilmu ekonomi Islam saat ini belum mampu menjawab sepenuhnya berbagai persoalan ekonomi dunia dan nasional. Sebagai bidang ilmu baru dalam kurikulum pendidikan tinggi formal, ilmu ekonomi Islam saat ini masih dalam tahap ‘pencarian’ guna kristalisasi diri karena ‘terlahir’ di tengah sistem ekonomi mainstream. Meskipun sistem ekonomi Islam dan berbagai produk turunannya sudah mulai diimplementasikan di sejumlah negara, namun harus diakui ekonomi Islam masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar pada tataran tertentu. Keberadaan ekonomi Islam tidak cukup dengan hanya membeberkan fakta-fakta historis dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perumusan teori dan praktek ekonomi Islam kontemporer memerlukan rekonstruksi teori dan praktek ekonomi mainstream. Pada titik inilah DPW IAEI Besuki Raya diharapkan dapat menjadi bagian terdepan dalam mengaplikasikannya melalui sejumlah program kerja, seperti:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka literasi ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah kepada masyarakat untuk mendukung terciptanya financial inclusion;

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para akademisi dan praktisi kelembagaan ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi;

3. Mendorong dibukanya program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi, pondok pesantren, dan mulai diperkenalkan kurikulum ekonomi Islam di berbagai lembaga pendidikan di wilayah Besuki Raya;

4. Mengembangkan linkage program antar industri jasa keuangan syariah untuk memperkuat sinergitas dalam menghadapi tantangan global;

5. Mengembangkan networking antara stakeholders ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah di wilayah regional, nasional, dan internasional untuk terciptanya kerjasama dalam pengembangan keilmuan dan best practices.

Ttd

DPW IAEI Besuki Raya

Jember, 4 Juni 2014